JAKARTA, Sudutkota.id – Penambahan jabatan di lingkaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali memunculkan pertanyaan soal urgensi dan efisiensi birokrasi.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Hilmy Muhammad atau Gus Hilmy, menilai setiap jabatan baru seharusnya dapat dibuktikan kontribusinya terhadap peningkatan kinerja pemerintah.
Gus Hilmy tidak mempersoalkan kewenangan Presiden dalam mengangkat pejabat negara. Namun, menurutnya, hak tersebut tetap perlu diikuti ukuran yang jelas mengenai kebutuhan dan manfaatnya bagi pemerintahan.
“Secara prinsip, kami tidak mempermasalahkan hak prerogatif Presiden dalam mengangkat pejabat negara. Namun, pertanyaannya adalah apakah semua jabatan ini memang sedemikian diperlukan bagi peningkatan kinerja pemerintahan? Publik berhak kritis dan menuntut akuntabilitas,” ujar Gus Hilmy melalui keterangan tertulis, pada Sabtu (3/10/2026).
Salah satu yang menjadi sorotan adalah munculnya posisi wakil menteri koordinator. Gus Hilmy mempertanyakan kebutuhan jabatan tersebut karena kementerian koordinator pada dasarnya menjalankan fungsi koordinasi. Menurut dia, penambahan posisi di tingkat koordinasi justru berisiko membuat rantai birokrasi semakin panjang.
“Jabatan menko itu kan lebih bersifat koordinatif, masak juga harus punya wakil? Kalau di tingkat koordinasi saja ada wakilnya, ini justru berisiko memperpanjang birokrasi yang seharusnya dipangkas,” tegas Gus Hilmy.
Sorotan juga diarahkan kepada Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang kini beranggotakan 26 orang. Gus Hilmy mempertanyakan apakah kebutuhan masukan strategis Presiden harus selalu dilembagakan dalam struktur permanen. Menurutnya, untuk kebutuhan tertentu Presiden dapat meminta pandangan dari para pakar tanpa harus menambah struktur jabatan.
“Ada Watimpres sedemikian banyak, apa ya memang sedemikian diperlukan? Apalagi banyak kementerian yang punya wakil-wakil menteri. Buat apa?! Kalau sifatnya dadakan, kan Presiden bisa minta beberapa pakar untuk meminta saran dan analisis mereka,” kritiknya.
Menurut Gus Hilmy, ukuran akhir dari penambahan jabatan tersebut bukan banyaknya posisi yang tersedia, melainkan dampaknya terhadap masyarakat. Ia berharap pelebaran struktur pemerintahan dapat berbanding lurus dengan peningkatan layanan publik, penurunan kemiskinan, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.
“Yang kemudian diharapkan dari pengangkatan itu semua adalah ada kenaikan signifikan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kalau nggak, buat apa? Rakyat perlu mengawasi dan menagih kesungguhan Presiden soal transparansi dan output pengangkatan ini yang memberi dampak signifikan bagi masyarakat,” pungkas Gus Hilmy.
