JAKARTA, Sudutkota.id – Ribuan jemaah umrah Indonesia akan segera berangkat ke Arab Saudi ketika keamanan di sekitar Makkah mendapat perhatian. Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah memastikan perlindungan dan informasi yang diterima jemaah tidak simpang siur.
Perhatian itu muncul setelah otoritas Arab Saudi melaporkan pencegatan sebuah drone di sebelah selatan Makkah pada 15 September 2026. Pasukan pertahanan udara disebut menghancurkan drone tersebut sebelum memasuki wilayah udara terlarang, sementara kelompok Houthi membantah drone itu ditujukan ke Kota Suci Makkah.
Bagi Hetifah, situasi tersebut membuat kesiapan informasi menjadi bagian penting dari perlindungan jemaah. Pemerintah dinilai perlu memastikan jemaah mengetahui perkembangan keamanan melalui informasi resmi yang mudah dipahami.
“Yang paling penting sekarang adalah memastikan jamaah Indonesia mendapatkan perlindungan dan informasi yang jelas. Kita tidak ingin jamaah justru menerima informasi yang simpang siur dari media sosial atau pesan berantai,” papar Hetifah dalam rilis, di Jakarta, Senin (21/9/2026).
Sebanyak 18.165 jemaah umrah Indonesia dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi pada 21–29 September 2026. Hingga 17 September 2026, belum terdapat laporan mengenai penundaan maupun perubahan jadwal keberangkatan dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Karena itu, Hetifah meminta Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), dan PPIU memperkuat koordinasi. Jemaah, kata dia, harus memiliki akses informasi keamanan terbaru sekaligus mengetahui jalur komunikasi ketika kondisi darurat terjadi.
“Jamaah tidak perlu panik, tetapi juga jangan mengabaikan perkembangan situasi. Pemerintah harus hadir memberikan informasi yang cepat, satu pintu, dan mudah dipahami, sehingga jamaah tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi perubahan kondisi di lapangan,” ujar politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Hetifah juga meminta PPIU memastikan prosedur darurat siap dijalankan. “Keselamatan jamaah harus menjadi bagian utama dari pelayanan umrah. Kalau ada perubahan situasi, jamaah harus menjadi pihak pertama yang mendapatkan informasi dan arahan,” katanya.
Komisi VIII DPR RI akan terus memantau perkembangan keamanan di Arab Saudi dan koordinasi pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada jemaah Indonesia.
