KOTA MALANG, Sudutkota.id – Sorotan tujuh fraksi DPRD Kota Malang terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 mendapat respons langsung dari Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat.
Salah satu sorotan yang mencuat adalah struktur anggaran yang terkonsentrasi pada lima organisasi perangkat daerah (OPD). Porsi tersebut disebut mencapai sekitar 95 persen dari keseluruhan anggaran tertentu, sehingga DPRD meminta penjelasan mengenai arah dan alasan kebijakan tersebut.
Menanggapi hal itu, Wahyu Hidayat mengatakan besarnya anggaran pada lima OPD tidak bisa langsung dimaknai sebagai pembengkakan belanja masing-masing OPD. Menurutnya, terdapat OPD yang berfungsi sebagai tempat penampungan anggaran untuk berbagai program pemerintah.
“Angka tinggi itu karena memang dia sebagai OPD yang untuk menampung anggarannya, tapi nanti akan didiskusikan,” kata Wahyu, Selasa (18/8/2026).
Ia meminta struktur anggaran tersebut dilihat berdasarkan program yang dibiayai, bukan hanya berdasarkan besarnya pagu masing-masing OPD.
Wahyu menegaskan, Pemkot Malang memang sengaja memberikan perhatian lebih terhadap sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
Ketiga sektor tersebut dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan pelayanan publik dan menjadi bagian dari arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Malang.
“Kalau untuk pendidikan, kesehatan, DPUPR (infrastruktur) memang jadi prioritasnya. Kita sesuai dengan RPJMD, jadi kita agak sedikit lebih banyak di sana,” ujarnya.
Karena itu, tingginya anggaran pada OPD tertentu menurut Wahyu bukan berarti perangkat daerah lain tidak mendapatkan perhatian. Alokasi tersebut disusun berdasarkan skala prioritas pembangunan daerah.
“Bukan berarti OPD-OPD lain tidak, tapi sesuai dengan prioritas yang memang sesuai dengan RPJMD,” tegasnya.
Selain mengikuti RPJMD, Pemkot juga harus memenuhi kewajiban mandatory spending yang ditentukan pemerintah pusat. Ketentuan tersebut membuat sebagian anggaran harus dialokasikan pada sektor tertentu dengan besaran yang telah diarahkan oleh regulasi.
“Mandatory spending kita dari aturan dari pusat yang memang ada arahan anggaran yang harus kita plotting sesuai dengan kebutuhan dari OPD-OPD tersebut,” jelas Wahyu.
Di tengah sorotan struktur belanja, tujuh fraksi juga mempertanyakan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026 yang dinilai lebih rendah dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.
Wahyu mengakui bahwa secara keseluruhan terdapat penurunan PAD. Namun, ia menegaskan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi justru mengalami peningkatan.
“Kita naik, ya. Tapi kalau dari pajak dan retribusi kita naik, kalau dari PAD keseluruhan kita memang ada penurunan,” ungkapnya.
Wahyu mengatakan Pemkot akan kembali melakukan pengecekan terhadap komponen PAD yang menyebabkan penurunan tersebut. Hal itu menjadi penting karena DPRD juga mendorong pemerintah daerah untuk mencari sumber pendapatan yang masih bisa dioptimalkan.
Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratnanggani Siraduhita mengatakan DPRD akan mencermati kembali realisasi pendapatan hingga pertengahan tahun untuk melihat ruang peningkatan PAD dalam sisa waktu pelaksanaan APBD.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah sumber pendapatan yang berpotensi digenjot agar target pendapatan daerah dapat lebih maksimal.
Persoalan lain yang cukup tajam adalah belanja pegawai yang hingga Agustus 2026 disebut mencapai sekitar 43 persen.
Wahyu menjelaskan, tingginya belanja pegawai tidak terlepas dari meningkatnya beban pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pemkot Malang, kata dia, telah berkonsultasi dengan Kemendagri mengenai kondisi tersebut. Pemerintah daerah masih diperbolehkan memiliki belanja pegawai di atas 30 persen dengan alasan tertentu.
“P3K memang ada kenaikan sangat tinggi sekali jadi beban pemerintah daerah,” katanya.
Wahyu juga menyinggung persoalan pembagian beban pembiayaan PPPK antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, ketika beban tersebut lebih banyak harus ditanggung daerah, ruang fiskal Pemkot otomatis ikut tertekan.
Namun, kondisi tersebut tidak akan dibiarkan berlarut. Mulai 2027, pemerintah daerah kembali diarahkan memenuhi batas belanja pegawai maksimal 30 persen.
Bantuan Tidak Terduga (BTT) juga menjadi bagian yang dipertanyakan dalam pandangan fraksi.
Wahyu menjelaskan, tingginya angka BTT tidak seluruhnya merupakan dana yang sengaja disiapkan Pemkot Malang untuk menghadapi kondisi darurat.
Menurutnya, terdapat dana dari pemerintah pusat yang masuk ke daerah tetapi belum memiliki kode rekening khusus. Karena itu, dana tersebut untuk sementara ditempatkan melalui BTT.
“BTT ini sebenarnya titipan. BTT kita tidak sebesar itu,” jelasnya.
Ia menyebut dana tersebut antara lain berasal dari sektor pendidikan. Salah satunya untuk bantuan kepada madrasah diniyah (Madin) dan program pendidikan lainnya.
Fraksi PKS juga memberikan catatan mengenai serapan program RT Berkelas yang sebelumnya disebut masih berada di kisaran 30–40 persen.
Wahyu menyatakan perkembangan terbaru yang diterimanya menunjukkan realisasi program tersebut sudah mendekati 80 persen.
“Sekarang sudah hampir 80 persen. Yang masuk di PAK hanya sekitar 20 persen,” ujarnya.
Ia menjelaskan pencairan anggaran RT Berkelas dilakukan secara bertahap. Pemkot juga telah merevisi kamus usulan agar jenis kegiatan yang dapat dibiayai lebih menyesuaikan kebutuhan masyarakat.
Dengan perubahan tersebut, Pemkot ingin memastikan program RT Berkelas tidak sekadar mengejar serapan anggaran, tetapi benar-benar sesuai kebutuhan warga.
Masalah BUMD menjadi sorotan lain yang mendapat perhatian serius dari DPRD.
Wahyu mengatakan Pemkot telah menyusun pansel untuk proses pengisian direksi BUMD. Proses tersebut sempat menunggu kepastian regulasi baru pemerintah pusat mengenai tata kelola BUMD.
Pemkot kemudian berkoordinasi dengan Kemendagri dan mendapat ruang untuk menjalankan proses pansel sembari menunggu regulasi baru.
“Yang jelas, kita sesuai dengan masukan dari DPRD, kita akan menyegerakan, kita akan bentuk pansel,” tegas Wahyu.
Ia menargetkan pengisian jajaran direksi BUMD dapat rampung tahun ini.
Terkait Perumda Tunas Jaya, Wahyu mengakui potensi bisnis perusahaan daerah tersebut belum sepenuhnya optimal.
Selama ini, aktivitas yang paling terlihat memang berada di sektor Rumah Potong Hewan (RPH). Namun menurut Wahyu, sejumlah usaha lain sebenarnya tetap berjalan dan menghasilkan pendapatan.
“Yang kelihatan memang RPH saja, tapi yang lainnya juga jalan kok sebenarnya. Ada yang bisa menghasilkan pendapatan juga, tapi belum optimal,” katanya.
Ia menyebut potensi lain seperti penyewaan tempat dan pemanfaatan aset masih dapat dikembangkan. Karena itu, keberadaan direksi definitif dinilai penting untuk mengoptimalkan seluruh potensi usaha.
Sementara terkait suntikan dana kepada BUMD, termasuk Perumda Tugu Artha, Wahyu menyebut pemerintah daerah memiliki dasar Perda sehingga prosesnya dapat berjalan bersamaan dengan pengisian direksi.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menegaskan seluruh pandangan tujuh fraksi menjadi bahan untuk memperdalam pembahasan APBD Perubahan.
Menurut Amithya, pandangan fraksi tidak hanya berisi kritik makro, tetapi juga catatan teknis yang harus dijawab pemerintah daerah.
“Semua fraksi sudah menyampaikan pendapatnya masing-masing. Ada yang makro, ada yang sudah detail,” kata Amithya.
Setelah rapat paripurna, DPRD akan melanjutkan pembahasan bersama Banggar dan TAPD.
Amithya mengatakan DPRD akan mencermati kembali pendapatan daerah, khususnya sumber-sumber yang masih berpotensi ditingkatkan. Di sisi belanja, pemerintah diminta memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), mandatory spending dan program prioritas.
“Program apa saja yang tidak bisa terlaksana, akibat apa, itu sudah terpetakan. Jadi nanti kita rapatkan untuk memperkuat program-program yang harusnya bisa tetap terlaksana,” ujarnya.
Dengan demikian, sorotan tujuh fraksi terhadap APBD Perubahan 2026 kini masuk ke tahap pembahasan yang lebih teknis. Struktur anggaran, kemampuan PAD, tingginya belanja pegawai, BTT, efektivitas program serta masa depan BUMD akan menjadi titik penting sebelum rancangan APBD Perubahan Kota Malang ditetapkan.
