JAKARTA, Sudutkota.id – Fraksi Partai NasDem DPR RI menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap arah kebijakan fiskal RAPBN 2027 yang dinilai adaptif, kredibel, dan terukur di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Salah satunya terkait prioritas pembukaan lapangan kerja baru yang menjadi prioritas Presiden Prabowo seiring target pertumbuhan ekonomi sebesar enam persen.
Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi Nasdem, Dr. H. Charles Meikyansah saat membacakan pandangan umum Fraksi Nasdem DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan, Selasa (18/8/2026).
“Terkait asumsi dasar makro, Fraksi Partai NasDem menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0 persen cukup optimis namun realistis. Namun demikian, akselerasi ini menuntut lima prakondisi fundamental yang tidak bisa ditawar,” ujar Charles Mekyansah, anggota DPR RI dapil Jember-Lumajang ini.
Charles menjelaskan, pemerintah wajib membongkar kartel logistik dan inefisiensi birokrasi untuk menekan ICOR ke level 5,3–5,5. Termasuk memikirkan, transformasi investasi padat karya, di mana pertumbuhan investasi pada sektor manufaktur, agroindustri, dan tekstil harus dipacu pada tingkat 9 persen-13 persen guna melampaui investasi padat modal.
Terkait prioritas lapangan kerja yang menjadi prioritas Presiden Prabowo, kata Charles, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi wajib menyerap tenaga kerja formal yang terukur dengan target tambahan 3 hingga 3,3 juta tenaga kerja baru per tahun.
“Peningkatan Total Factor Productivity (TFP) berbasis inovasi teknologi untuk memacu TFP sektor pertanian pada angka 1,8persen–2,2 persen dan manufaktur pada 1,5 persen–2,0 persen,” tegas politisi lulusan FISIP jurusan Hubungan Internasional Universitas Jember ini.
Fraksi Nasdem juga memandang, hilirisasi inklusif, di mana penciptaan nilai tambah tidak boleh terbatas pada sektor pertambangan, melainkan harus meluas ke hilirisasi pertanian dengan target pertumbuhan nilai tambah sebesar 8 persen–9persen.
Fraksi Partai NasDem juga mendukung target inflasi 2,5 persen sebagai langkah yang tepat untuk menjaga daya beli masyarakat dan kepastian usaha. Namun pemerintah perlu mewaspadai risiko lonjakan harga pangan dan energi akibat cuaca ekstrem maupun ketegangan geopolitik global.
“Penguatan rantai pasok pangan, cadangan pangan nasional, distribusi yang adil, serta sinergi pengendalian inflasi melalui TPIP dan TPID harus terus diperkuat,” tandasnya.
Terkait nilai tukar Rupiah sebesar Rp17.500 per dolar AS, kata Charles, Fraksi Partai NasDem menilai asumsi tersebut menunjukkan kehati-hatian pemerintah.
“Penguatan fundamental ekonomi tetap diperlukan melalui sinergi fiskal dan moneter, pendalaman pasar keuangan, peningkatan pasokan devisa, perbaikan iklim investasi, pengurangan ketergantungan impor, dan percepatan transisi menuju energi baru terbarukan,” ungkapnya.
Masih menurut Charles, Fraksi Partai NasDem juga mendukung asumsi yield SBN 10 tahun sebesar 6,9 persen, sebagai pendekatan yang prudent, realistis, dan terukur.
Selanjutnya target lifting gas bumi sebesar 954 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph) dan Lifting Minyak Mentah 610 ribu barel per hari (rbh) bersifat realistis dan optimis untuk dicapai.
“Fraksi Partai NasDem berpandangan bahwa penetapan Harga Patokan Minyak Mentah Indonesia (ICP) sebesar USD 75 per barel cukup realistis di tengah tajamnya fluktuasi harga minyak dunia yang dipicu oleh konflik geopolitik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah,” tegasnya.
Dalam sektor pertanian dan perikanan, Fraksi Partai NasDem rupanya juga mendukung target Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan yang lebih baik. Pemerintah didorong meningkatkan efisiensi biaya produksi, memastikan subsidi pupuk tepat sasaran, memperbaiki rantai pasok, memperkuat infrastruktur pertanian, serta mengarahkan.
“Program Kampung Nelayan Merah Putih dan Kapal Ikan Modern pada peningkatan kesejahteraan nelayan secara langsung,” tambahnya.
Pada indikator kesejahteraan sosial, Fraksi Partai NasDem juga mendukung target penurunan kemiskinan, kemiskinan ekstrem, pengangguran, dan ketimpangan. Namun RAPBN 2027 harus mampu mengatasi akar struktural kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan dasar, perlindungan sosial yang andal, dan pemberdayaan ekonomi rakyat serta UMKM.
“Penciptaan lapangan kerja formal perlu menjadi prioritas agar masyarakat dapat beralih dari ketergantungan bantuan sosial menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan,” tukasnya.
Terkait target Pendapatan Negara sebesar Rp3.426 Triliun, Fraksi Partai NasDem juga memberikan dukungan penuh. Kata Charles, optimalisasi penerimaan negara harus dilakukan melalui modernisasi perpajakan, pemanfaatan Coretax, integrasi data, perluasan basis pajak, serta penanganan ekonomi bayangan (shadow economy).
“Di bidang kepabeanan dan cukai, pemerintah didorong memperkuat pemberantasan barang ilegal dan menutup celah kebocoran penerimaan negara melalui pemanfaatan teknologi dan pengawasan yang lebih efektif,” paparnya.
Fraksi Partai NasDem juga memberikan perhatian khusus terhadap penurunan penerimaan negara bukan pajak dari Kekayaan Negara Dipisahkan pasca pengalihan pengelolaan dividen BUMN kepada BPI Danantara.
Oleh karena itu, kata Charles, pemerintah perlu menetapkan kebijakan dividen yang jelas, menjamin transparansi pengelolaan laba, memperkuat mekanisme pelaporan kepada DPR, serta memastikan APBN tidak menjadi penanggung risiko korporasi secara berlebihan.
“Terkait Belanja Negara sebesar Rp 4.097,2 Triliun, Fraksi Partai NasDem menilai posturnya cukup proporsional dan selaras dengan visi pembangunan nasional. Transfer ke Daerah harus semakin berbasis kinerja, mendorong kualitas belanja daerah, memperkuat pelayanan publik, serta mempercepat pemerataan pembangunan,” tegasnya.
Khusus sektor pendidikan, Fraksi Partai NasDem juga mengapresiasi alokasi anggaran pendidikan dan mendorong pemerintah segera menyusun peta jalan peningkatan kesejahteraan guru dan dosen. Selain itu, revitalisasi sarana pendidikan, khususnya di daerah 3T, perlu menjadi prioritas.
“Fraksi Partai NasDem juga mendukung pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis dari komponen mandatory spending pendidikan agar fokus peningkatan mutu pendidikan tetap terjaga,”tegasnya.
Sedangkan menyangkut masalah bidang kesehatan, alokasi kesehatan perlu diarahkan pada pemerataan tenaga kesehatan, ketersediaan obat di daerah 3T, dan penguatan program penurunan stunting. Sementara dalam ketahanan pangan, pemerintah didorong memastikan subsidi pupuk tepat sasaran, memperluas skema pembiayaan pertanian, memperkuat
“Untuk sektor perikanan, serta melibatkan petani dalam setiap program perluasan dan optimalisasi lahan. Fraksi Partai NasDem memandang target defisit anggaran sebesar 2,40 persen terhadap PDB sebagai sinyal konsolidasi fiskal yang sehat sekaligus memberikan ruang stimulus ekonomi yang memadai,” ujarnya.
Untuk itu, tambah Charles, pembiayaan harus diarahkan pada penguatan investor domestik, sinergi fiskal dan moneter, serta investasi produktif yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan jangka panjang.
“Berangkat dari pokok pikiran yang telah disampaikan tersebut, Fraksi Partai NasDem DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya untuk dibahas lebih lanjut,” ujarnya.
