Sudutkota.id – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menegaskan peran vital data statistik dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Menurutnya, data yang akurat, mutakhir, dan kredibel dari Badan Pusat Statistik atau BPS adalah fondasi utama agar program pemerintah tepat sasaran.
Pernyataan itu disampaikan Khofifah saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi dan Monitoring Sensus Ekonomi 2026 di Hotel JW Marriott Surabaya, Selasa (28/7/2026) malam.
Rakornas yang berlangsung sejak 25 Juli 2026 ini menjadi forum evaluasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di lapangan. Sekaligus membahas tantangan, langkah mitigasi, dan penguatan sinergi jajaran BPS se-Indonesia.
Di hadapan Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti dan jajaran Kepala BPS provinsi serta kabupaten/kota, Khofifah menyebut posisi BPS semakin strategis.
“Hari ini tidak ada rapat strategis tanpa pimpinan BPS. BPS ini institusi mainstream. Rapat pertanian, pembangunan, perumahan, infrastruktur, energi sampai kemiskinan butuh BPS,” ujarnya.
Ia menilai posisi ini harus memotivasi seluruh insan BPS untuk menjaga kualitas data. Karena setiap angka statistik akan menjadi dasar kebijakan pusat maupun daerah.
“Ini suara hati. Panjenengan semua saat ini very very important person. Negeri ini butuh BPS untuk merancang program,” tegasnya.
Khofifah mengaku sudah menjadi pengguna data BPS sejak 1992 saat menjabat anggota DPR RI. Saat itu belum ada internet, ia bahkan rutin memfotokopi publikasi BPS yang tebal-tebal untuk bahan kerja legislasi.
“Saya ini tiap hari makan data. Saya pencinta dan pemanfaat data BPS,” katanya.
Khofifah menekankan, pembangunan berkualitas hanya bisa terwujud dengan data valid yang menggambarkan kondisi riil di lapangan. Karena itu keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat penting untuk memetakan perekonomian Indonesia secara akurat.
“Kompasnya adalah data update dari BPS. Terima kasih kepada seluruh insan BPS,” ucapnya.
Ia juga mengapresiasi kinerja Kepala BPS Provinsi Jatim Herum Fajarwati. Khofifah memahami tantangan Jatim yang memiliki 38 kabupaten/kota, terbanyak di Indonesia, dengan karakteristik ekonomi beragam.
“Kalau DKI lebih mudah karena yang besar banyak holding. Di Jatim, pabriknya di sini tapi kantor pusatnya di Jakarta. Jadi pencatatannya tidak selalu di Jatim,” jelasnya.
Di akhir sambutan, Khofifah mengapresiasi BPS yang memilih Surabaya sebagai tuan rumah Rakornas. Ia menyebut Surabaya sebagai Kota Pahlawan dan Bumi Majapahit yang punya semangat kebhinekaan dan toleransi tinggi.
Sementara itu Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi dukungan Pemprov Jatim. Ia menyebut Jatim sebagai penyumbang ekonomi terbesar kedua setelah DKI Jakarta.
“Kehadiran Ibu Gubernur jadi penyemangat kami untuk terus berkolaborasi menyukseskan Sensus Ekonomi 2026,” ujarnya.
Amalia menyebut Indeks Kualitas Sensus atau IKS Jatim saat ini mencapai 55,81 persen. Angka itu menempatkan Jatim di peringkat 9 nasional.
“Manfaat sensus ini besar. Kita dapat gambaran struktur perekonomian, sekaligus peta ekonomi Indonesia dan Jatim. Ini jadi panduan pembangunan,” pungkasnya.
Dalam acara ini, Khofifah bersama Kepala BPS RI juga menyerahkan penghargaan kepada pemenang Indonesian Census Film Festival 2026.
