JAKARTA, Sudutkota.id – Kesiapsiagaan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi kondisi darurat. Anggota Komisi V DPR RI, Edi Purwanto menilai masyarakat perlu mendapatkan edukasi agar memiliki kesadaran kolektif dan memahami peran yang dapat dilakukan ketika terjadi situasi darurat.
Menurut Edi, edukasi tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat, tetapi juga mendorong keterlibatan mereka dalam penanganan ketika kondisi membutuhkan dukungan langsung.
“Yang terakhir, masyarakat kita edukasi, kita jabarkan, menemukan kesadaran kolektif mereka, kita jadikan relawan. Mungkin harus mengerjakan apa, menjadi apa, mengerjakan apa. Sehingga ketika terjadi sesuatu, negara kita lebih siap,” ujar Edi Purwanto kepada awak media, Kamis (10/9/2026).
Ia menilai kesiapan masyarakat harus berjalan bersama dengan kesiapan pemerintah. Karena itu, pemerintah perlu memiliki langkah yang jelas dan terukur dalam menghadapi berbagai kemungkinan di lapangan.
Edi mengatakan Komisi V DPR RI pada prinsipnya memberikan ruang kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Namun, setiap kebijakan tetap harus memiliki dasar kajian yang jelas agar pelaksanaannya tepat sasaran.
“Semua kajiannya kita percayakan kepada pemerintah, kita sama-sama. Karena memang ada masyarakat, usulan, ide, bergabung dengan itu. Tentu akan bertambah semua masukan-masukan. Tentu pemerintah harus respons, dikaji dengan baik secara komprehensif,” tegasnya.
Menurut Edi, berbagai masukan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan perlu dikaji secara menyeluruh sebelum menjadi dasar kebijakan. Dengan begitu, keputusan pemerintah tidak hanya bersifat responsif terhadap situasi, tetapi juga memiliki perencanaan yang matang.
Komisi V DPR RI, lanjut Edi, akan tetap menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjalankan langkah penanganan yang diperlukan. Keterlibatan masyarakat dan respons pemerintah dinilai menjadi dua unsur penting dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat.
Dengan edukasi yang berkelanjutan, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek penanganan, tetapi dapat ikut mengambil bagian ketika terjadi keadaan darurat. Di sisi lain, pemerintah dituntut memastikan setiap kebijakan memiliki kajian dan langkah operasional yang jelas.
