JAKARTA, Sudutkota.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak cukup hanya memastikan makanan sampai dan mengenyangkan penerima manfaat.
Kualitas bahan pangan, kandungan gizi, hingga keamanan dalam proses distribusi menjadi bagian penting yang harus diawasi agar anggaran program benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher mengapresiasi langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang melarang penggunaan sejumlah produk seperti minuman rasa susu, minuman mengandung susu, hingga susu kental manis dalam menu MBG. Menurutnya, pembatasan tersebut penting agar produk yang diberikan benar-benar memiliki nilai gizi yang dibutuhkan penerima manfaat.
“Program Makan Bergizi Gratis tidak boleh hanya dinilai dari kenyangnya penerima manfaat, tetapi juga harus memastikan kualitas dan kandungan gizinya. Karena itu, penggunaan produk yang benar-benar memberikan nilai gizi tentu harus menjadi perhatian utama,” ujar Netty dalam keterangan tertulisnya kepada media, Jumat (11/9/2026).
BGN sebelumnya merekomendasikan penggunaan susu hewani berupa susu pasteurisasi, UHT, dan susu steril full cream plain. Produk tersebut juga dipersyaratkan tidak mengandung tambahan gula, pengawet, perasa maupun pewarna, dengan kandungan susu segar minimal 80 persen serta memiliki izin edar resmi dari BPOM.
Namun, Netty mengingatkan bahwa standar yang ditetapkan di tingkat pusat tidak akan berarti jika tidak diikuti pengawasan pada tahap pengadaan dan distribusi. Ia meminta implementasi kebijakan tersebut di lapangan tidak membuka ruang bagi penggunaan produk yang tidak sesuai ketentuan.
“Keputusan di tingkat pusat harus benar-benar diterapkan di lapangan. Jangan sampai sudah ada standar yang baik, tetapi dalam proses pengadaan dan distribusi justru muncul produk yang tidak sesuai dengan ketentuan,” kata politikus Fraksi PKS tersebut.
Persoalan lain yang menurut Netty perlu mendapat perhatian adalah penanganan susu setelah proses pengadaan. Khusus susu pasteurisasi, sistem rantai dingin atau cold chain harus berjalan dengan baik agar kualitas dan keamanan produk tetap terjaga hingga diterima penerima manfaat.
“Keamanan pangan harus berjalan bersama dengan pemenuhan gizi. Produk yang baik harus tetap ditangani dengan prosedur yang benar sampai diterima oleh anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya,” ujarnya.
Di sisi lain, Netty melihat kebijakan penggunaan susu hewani juga dapat menjadi peluang untuk memperkuat keterlibatan peternak lokal dalam ekosistem MBG. Program berskala besar seperti MBG dinilai dapat memberikan dampak ekonomi apabila kebutuhan pangan program dapat terhubung dengan produksi masyarakat.
Namun, keberpihakan terhadap pelaku usaha dan peternak lokal menurutnya tidak boleh mengurangi standar keamanan pangan. Kualitas produk tetap harus menjadi syarat utama sebelum masuk dalam rantai pasok MBG.
“Keberpihakan kepada peternak lokal dan pemenuhan standar mutu harus berjalan beriringan. Jangan sampai salah satunya dikorbankan,” tegas Legislator Dapil Jawa Barat VIII tersebut.
Karena itu, Netty meminta evaluasi terhadap MBG tidak berhenti pada jenis susu yang digunakan. Pemerintah perlu memastikan seluruh rantai penyediaan pangan, mulai dari bahan baku, kandungan gizi, keamanan, pengolahan, penyimpanan hingga distribusi berjalan sesuai standar.
“Setiap rupiah anggaran untuk MBG harus benar-benar kembali menjadi manfaat gizi bagi penerima program. Karena itu, evaluasi bahan pangan, kandungan gizi, keamanan, proses pengolahan hingga distribusi harus terus diperkuat,” pungkasnya.
