Sudutkota.id – Di tengah tingginya pemanfaatan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher mengingatkan pemerintah agar tidak terlena dengan kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang saat ini masih bertahan.
Menurutnya, ketahanan dana jaminan sosial kesehatan harus menjadi perhatian serius karena tekanan pembiayaan terus meningkat seiring melonjaknya kasus penyakit katastropik.
Dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama mitra kerja sektor kesehatan, Netty menyoroti posisi dana jaminan sosial kesehatan yang disebut berada pada kisaran 1,54 bulan klaim.
Angka tersebut dinilai cukup untuk menjaga operasional layanan dalam jangka pendek, namun belum sepenuhnya menjawab tantangan keberlanjutan program JKN dalam jangka panjang.
“Kita harus memastikan ketahanan dana jaminan sosial kesehatan ini benar-benar mampu menjamin keberlangsungan layanan bagi masyarakat,” ujar kepada wartawan di Ruang Komisi IX DPR RI, Selasa (9/6/2026).
Netty mengapresiasi langkah pemerintah yang menggelontorkan dukungan anggaran guna mencegah potensi defisit BPJS Kesehatan. Namun, menurutnya, suntikan dana semata tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar apabila lonjakan pembiayaan akibat penyakit kronis terus terjadi setiap tahun.
Menurut data yang dipaparkan dalam rapat, beban pembiayaan kesehatan saat ini semakin didominasi penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, hipertensi, penyakit jantung, hingga gagal ginjal. Penyakit-penyakit tersebut menjadi penyerap anggaran terbesar dalam sistem JKN.
“Beban biaya kesehatan akan terus membengkak jika negara hanya fokus pada pengobatan tanpa memperkuat pencegahan,” katanya.
Selain persoalan pembiayaan, Netty juga menyoroti implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang akan menjadi wajah baru layanan BPJS Kesehatan. Ia mengingatkan agar transformasi sistem tersebut tidak mengorbankan hak peserta JKN maupun menurunkan kualitas pelayanan di lapangan.
“Kita ingin memastikan tidak ada satu pun peserta JKN yang kehilangan akses layanan akibat penerapan KRIS. Prinsip keadilan dan pemerataan harus tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Politisi PKS itu menilai pemerintah perlu membuktikan bahwa kebijakan KRIS bukan sekadar perubahan administratif, melainkan benar-benar mampu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan tanpa menimbulkan masalah baru dalam proses migrasi kepesertaan.
Di sisi lain, Netty mendorong Kementerian Kesehatan memperkuat strategi promotif dan preventif yang selama ini dinilai masih menjadi titik lemah sistem kesehatan nasional. Menurutnya, berbagai program digital seperti SatuSehat, rekam medis elektronik, dan Cek Kesehatan Gratis seharusnya tidak berhenti sebagai proyek digitalisasi, tetapi dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mendeteksi risiko penyakit sejak dini.
“Kalau kita serius ingin menyelamatkan JKN, maka yang harus diperbesar bukan hanya anggaran pengobatan, tetapi investasi pada pencegahan penyakit,” tuturnya
Ia juga mendukung langkah Kementerian Kesehatan menambah dokter spesialis kedokteran keluarga dan memperkuat layanan primer. Namun, Netty mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengubah pola pikir masyarakat dari budaya berobat menjadi budaya hidup sehat.
Peringatan Netty menjadi sinyal bahwa tantangan terbesar JKN saat ini bukan hanya soal menjaga neraca keuangan BPJS tetap aman. Ancaman sesungguhnya berada pada terus meningkatnya penyakit katastropik yang menggerus pembiayaan kesehatan nasional.
Tanpa perubahan strategi yang lebih agresif pada aspek pencegahan, suntikan dana pemerintah hanya akan menjadi solusi jangka pendek bagi persoalan yang terus berulang setiap tahun.
