Sudutkota.id – Pemerintah mempercepat pembenahan dua program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dan penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Presiden disebut menginstruksikan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG dalam waktu satu bulan, sementara tata kelola KDMP juga diminta dibenahi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Anggota Komisi II DPR RI, Bahtra Banong mengatakan Presiden meminta BGN bergerak lebih cepat melakukan evaluasi, membuka ruang terobosan, serta memastikan seluruh kebijakan tetap berjalan sesuai aturan.
“Pak Presiden menginstruksikan untuk mengkaji lebih jauh agar setiap kebijakan yang diambil oleh BGN betul-betul bisa lebih maksimal lagi, lebih sempurna lagi. Tentu kajiannya harus lebih mendalam dan sesuai dengan aturan,” kata Bahtra, Kamis (16/7/2026).
Menurut Bahtra, fokus pembenahan harus diarahkan pada ketepatan sasaran penerima manfaat, khususnya masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ia menilai tenggat waktu satu bulan yang diberikan Presiden merupakan dorongan agar BGN bergerak lebih cepat.
“Presiden mendorong agar BGN melakukan evaluasi yang lebih cepat, lebih gesit lagi, dan dimungkinkan mencari alternatif-alternatif lain. BGN disuruh berkreasi oleh Pak Presiden agar betul-betul program ini maksimal,” ujarnya.
Ia menegaskan evaluasi tidak boleh berhenti pada aspek administrasi. Pemerintah, kata dia, harus membenahi tata kelola dapur MBG, mulai dari standar pengelolaan hingga kualitas menu makanan.
“Yang paling penting memang harus dievaluasi dapur-dapur yang selama ini tidak sesuai standarisasi, mulai dari pengelolaannya, kemudian menu makanan juga harus terus dipantau. Kita mengajak publik, termasuk teman-teman media, ikut mengawasi agar anggaran yang sudah ditetapkan benar-benar dimaksimalkan,” katanya.
Selain MBG, Bahtra mengatakan Presiden juga memberi perhatian terhadap penguatan KDMP sebagai instrumen memangkas rantai distribusi barang kebutuhan pokok.
“Harapan beliau bagaimana mempercepat distribusi barang kebutuhan masyarakat sampai tingkat desa agar mata rantainya bisa dipotong. Dengan hadirnya KDMP, harga bisa lebih murah dan masyarakat lebih mudah menjangkau kebutuhan sehari-hari,” ucapnya.
Bahtra menilai keberadaan KDMP juga diharapkan menopang kesejahteraan nelayan melalui penyediaan fasilitas pendukung seperti cold storage dan akses bahan bakar. Meski demikian, ia mengakui masih ada catatan terkait lokasi sejumlah koperasi yang dinilai kurang strategis.
“Kalau memang ada lokasi yang jauh dari jangkauan masyarakat, tentu harus menjadi perhatian agar penempatannya lebih mudah diakses sehingga benar-benar mempermudah masyarakat,” tuturnya.
Menanggapi peluang KDMP mengelola sektor pertambangan, Bahtra menilai hal itu dapat dilakukan selama memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Yang penting harus sesuai aturan dan bagaimana keberadaan koperasi itu meningkatkan kesejahteraan anggota serta masyarakat desa. Dampak langsungnya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat setempat,” tutup Bahtra.
