Sudutkota.id – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani melontarkan kritik terhadap arah kebijakan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN). Menurutnya, kementerian tidak boleh terjebak pada peluncuran beragam program dengan nama-nama baru tanpa memastikan implementasinya benar-benar berjalan dan dirasakan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Netty usai Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Netty mengapresiasi upaya Kemendukbangga menghadirkan inovasi melalui berbagai program, seperti Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), hingga Dapur Sehat Atasi Stunting (Dahsyat). Namun, menurutnya, kreativitas tersebut harus diikuti dengan strategi komunikasi yang sederhana dan implementasi yang nyata.
“Tentu saja saya mengapresiasi jika ada kreativitas dan inovasi dari Kemendukbangga untuk menggulirkan program yang lebih dipahami masyarakat. Namun pertanyaannya, apakah ketika judul program semakin banyak dan semakin sulit dipahami, masyarakat akan memiliki respons yang baik untuk bersama-sama berpartisipasi dalam program tersebut?” kata Netty.
Ia mempertanyakan apakah berbagai program tersebut benar-benar dijalankan hingga ke tingkat masyarakat atau hanya berhenti sebagai agenda peluncuran.
“Ini perlu diperjelas, apakah ini kemudian hanya berhenti pada seremoni atau launching program, atau secara implementasi benar-benar bisa dijalankan oleh masyarakat. Nah, itu yang harus dijawab oleh Kemendukbangga,” tegas politikus PKS itu.
Menurut Netty, keberhasilan pembangunan keluarga tidak ditentukan oleh banyaknya program yang diperkenalkan pemerintah, melainkan sejauh mana masyarakat memahami, merasa memiliki, dan terlibat dalam pelaksanaannya. Tanpa partisipasi publik, program dinilai sulit menghasilkan perubahan yang nyata.
Selain mengkritisi implementasi program, Netty juga menyoroti kebutuhan anggaran Kemendukbangga. Ia mengingatkan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama delapan kali berturut-turut tidak boleh dijadikan ukuran utama keberhasilan kementerian.
“Tentu saja hari ini saya tidak cukup puas dengan pencapaian WTP delapan kali yang diperoleh Kemendukbangga. Kita harus terus melakukan akselerasi terhadap penajaman program-program Kemendukbangga, karena kementerian ini memikul amanah yang sangat berat, mulai dari ketahanan keluarga, pengasuhan anak, pendewasaan usia perkawinan, pengasuhan remaja, sampai pembinaan lansia,” Tuturnya
Netty juga mengangkat persoalan masih tingginya angka kehamilan yang tidak diinginkan (unwanted pregnancy). Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah melalui penguatan edukasi kesehatan reproduksi dan penyediaan alat kontrasepsi yang memadai.
“Ini menjadi sinyal keras buat pemerintah bahwa kita tidak boleh main-main dalam mengalokasikan anggaran yang memang dibutuhkan untuk mencegah unwanted pregnancy dan juga mencegah unmet need melalui penyediaan alat dan obat kontrasepsi,” katanya.
Ia mengingatkan, kehamilan yang tidak direncanakan bukan hanya berdampak pada kesehatan ibu dan anak, tetapi juga memicu persoalan psikologis, meningkatkan risiko kemiskinan, hingga mengancam kesiapan Indonesia memanfaatkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.
Di sisi lain, Netty meminta pemerintah menjelaskan dampak kebijakan pemblokiran anggaran terhadap program-program Kemendukbangga. Ia khawatir pembatasan anggaran justru melemahkan upaya pencegahan stunting yang selama ini menjadi salah satu mandat utama kementerian.
“Kalau ini terdampak, berarti ini juga menjadi sebuah pukulan keras. Karena Kemendukbangga sampai hari ini sudah melekat punya tugas untuk menyelesaikan persoalan stunting. Dan kalau kita bicara stunting, kita tidak sedang mengobati,” pungkasnya
Bagi Netty, pencegahan stunting harus dimulai jauh sebelum seorang anak lahir, yakni melalui pembinaan remaja, penguatan keluarga, dan edukasi masyarakat. Karena itu, ia menegaskan tambahan anggaran bagi Kemendukbangga harus dipandang sebagai investasi pembangunan manusia, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan birokrasi.
“Penambahan anggaran itu bukan hanya kebutuhan kelembagaan, tetapi kebutuhan strategis untuk memastikan ketahanan keluarga Indonesia,” tutupnya
