Sudutkota.id – Kematian dua peserta dalam pelatihan calon pengelola Koperasi Merah Putih memunculkan pertanyaan serius mengenai desain dan tata kelola program yang digagas pemerintah tersebut.
Alih-alih fokus pada penguatan kapasitas manajerial koperasi, pelatihan itu kini disorot karena diduga memuat porsi kegiatan fisik yang berisiko bagi peserta.
Anggota Komisi VI DPR RI, Rahmad Saleh meminta penyelenggara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap materi, metode, dan manajemen pelatihan setelah muncul korban jiwa hanya beberapa hari sejak kegiatan berlangsung.
Menurut Rahmad, tujuan utama pembekalan seharusnya membentuk kemampuan peserta dalam mengelola koperasi, memahami prinsip ekonomi kerakyatan, serta menjalankan tata kelola organisasi yang baik.
Karena itu, ia mempertanyakan apabila porsi kegiatan fisik dan pembinaan yang bernuansa kedisiplinan semi-militer justru lebih dominan dibanding substansi perkoperasian.
“Yang paling penting adalah tata kelola dan manajemen pelatihan. Jangan sampai peserta yang dipersiapkan menjadi pengelola koperasi justru dihadapkan pada beban fisik yang tidak sesuai dengan kebutuhan tugas mereka,” kata Rahmad kepada media di Nusantara I, Senayan, Jakarta pada, Rabu (24/6/2026).
Politikus PKS itu mengingatkan bahwa peserta pelatihan berasal dari berbagai latar belakang usia, kondisi kesehatan, dan kemampuan fisik. Karena itu, pendekatan yang terlalu menekankan aspek fisik berpotensi menimbulkan risiko yang seharusnya dapat dicegah sejak awal.
Ia menilai insiden meninggalnya dua peserta menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk mengevaluasi seluruh konsep pembekalan Koperasi Merah Putih. Evaluasi tersebut mencakup proses seleksi peserta, pemeriksaan kesehatan, standar keamanan kegiatan, hingga proporsi materi yang diberikan selama pelatihan.
“Memang dibutuhkan semangat kebangsaan, kedisiplinan, dan kepemimpinan. Tetapi jangan sampai porsi fisik dan nuansa militernya lebih besar daripada tujuan utama pelatihan itu sendiri,” ujarnya.
Rahmad menegaskan bahwa hilangnya nyawa peserta tidak boleh dianggap sebagai risiko biasa dalam sebuah program negara. Terlebih, pelatihan tersebut diselenggarakan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang akan mengelola koperasi sebagai instrumen penggerak ekonomi rakyat.
“Satu nyawa sangat berharga. Jangan sampai program yang dibangun atas nama pemberdayaan masyarakat justru meninggalkan korban karena lemahnya manajemen risiko,” katanya.
