Sudutkota.id – Anggota DPD RI Daerah Istimewa Yogyakarta, R.A. Yashinta Sekarwangi Mega, menyoroti penurunan pendapatan yang dialami sejumlah pelaku usaha saat meninjau pelaksanaan Sensus Ekonomi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) DIY dan BPS Kota Yogyakarta, Selasa (4/8/2026).
Temuan tersebut dinilai menjadi sinyal bahwa aktivitas ekonomi masyarakat masih menghadapi tekanan.
Dalam peninjauan tersebut, Yashinta berdialog langsung dengan sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mulai dari penjual mainan, pembuat gorden, hingga pedagang di Pasar Senen, Kota Yogyakarta. Dari hasil dialog itu, ia menerima keluhan mengenai menurunnya omzet usaha.
“Yang paling saya soroti tadi adalah adanya pedagang atau pelaku usaha yang menyampaikan bahwa pemasukannya menurun. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi juga mengalami penurunan. Saya berharap pemerintah bersama DPD RI dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat untuk membantu masyarakat, khususnya mereka yang berada dalam kondisi rentan,” ujar Yashinta.
Menurutnya, pelaksanaan Sensus Ekonomi tidak hanya bertujuan mengumpulkan data statistik, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memotret kondisi riil perekonomian masyarakat. Karena itu, ia menilai data yang dihasilkan harus menjadi dasar penyusunan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan pelaku usaha.
“Harapannya, dari sensus ekonomi ini kami di pusat dapat mengetahui bagaimana sebenarnya situasi riil masyarakat berdasarkan data-data yang dikumpulkan oleh petugas BPS,” katanya.
Yashinta menambahkan, berbagai aspirasi yang diterima dari pelaku usaha akan menjadi bahan masukan bagi DPD RI dalam menjalankan fungsi representasi daerah, khususnya dalam mendorong kebijakan ekonomi yang lebih responsif terhadap kondisi di lapangan.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Yogyakarta, Joko Prayitno, menyambut baik kehadiran Anggota DPD RI dalam peninjauan tersebut. Menurutnya, dukungan dari para pemangku kepentingan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan data yang akurat.
“Kami berharap masyarakat memberikan data secara jujur sehingga data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan. Data yang berkualitas akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan,” ujar Joko.
Ia menegaskan, validitas data hasil Sensus Ekonomi akan sangat menentukan ketepatan arah kebijakan pemerintah, khususnya dalam merumuskan program penguatan ekonomi daerah dan pemberdayaan pelaku usaha.
