JAKARTA, Sudutkota.id – Pembinaan dan pelatihan belum cukup untuk memastikan penerima manfaat layanan sosial dapat keluar dari ketergantungan. Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mendorong agar proses pemberdayaan di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi dilanjutkan sampai penerima manfaat memiliki kemampuan untuk hidup mandiri.
Menurut Selly, keberhasilan layanan sosial tidak seharusnya hanya dilihat dari berapa banyak pelatihan yang diberikan. Hal yang lebih penting adalah memastikan penerima manfaat memiliki jalan untuk melanjutkan kehidupan setelah menyelesaikan pembinaan, termasuk agar mereka tidak kembali bergantung kepada keluarga.
“Yang harus menjadi support dari Komisi VIII, bagaimana nanti keberadaan sentra ini bukan hanya memberdayakan mereka saja, tetapi kelanjutan setelah mereka bisa mandiri agar tidak lagi tergantung kepada orang tua mereka,” tegas Selly saat meninjau Sentra Terpadu Pangudi Luhur dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (17/9/2026).
Kebutuhan tersebut menjadi semakin kompleks karena penerima manfaat memiliki latar belakang yang beragam. Layanan sentra mencakup masyarakat dari keluarga miskin, penyandang disabilitas, anak korban penyalahgunaan narkotika dan kekerasan, anak jalanan, anak dari keluarga dengan persoalan sosial, hingga lanjut usia.
Karena itu, Selly menilai pola pemberdayaan tidak dapat dibuat seragam. Kelompok seperti penyandang disabilitas, anak dengan autisme, lanjut usia tanpa keluarga, serta orang dengan gangguan jiwa membutuhkan pendampingan yang berbeda dan dalam sejumlah kasus dapat berlangsung dalam jangka panjang.
Persoalan berikutnya adalah memastikan kelompok yang membutuhkan layanan tersebut tidak terlewat dari sistem perlindungan sosial. Selly menyoroti masih adanya penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan di sentra tetapi belum tercakup dalam kategori desil penerima bantuan sosial.
“Yang menyangkut dengan program PPKS yang harus menjadi penunjang dari kegiatan sentra, tentu jangan sampai terlupakan,” katanya.
Menurut Selly, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pemutakhiran data dan koordinasi antara sentra, pemerintah daerah, serta instansi terkait. Akurasi data diperlukan agar intervensi dan bantuan sosial dapat diberikan berdasarkan kondisi nyata penerima manfaat, sekaligus mendukung keberlanjutan proses pemberdayaan setelah mereka keluar dari sentra.
Selly juga meminta fungsi perlindungan dan rehabilitasi sosial tetap diperkuat di tengah pelaksanaan berbagai program prioritas nasional. Ia berharap dukungan anggaran Kementerian Sosial tetap mampu menopang layanan bagi kelompok yang membutuhkan pendampingan berkelanjutan.
“Harapan saya, itu bisa menjadi program yang tidak menghilangkan fungsi dari perlindungan sosial yang melekat kepada Kemensos dan rehabilitasi sosial yang ada di Kemensos,” pungkas politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
