KOTA MALANG, Sudutkota.id – Persoalan sampah Kota Malang yang produksinya mencapai lebih dari 700 ton per hari mulai mendapat suntikan besar dari pemerintah pusat.
Kota Malang masuk dalam 30 daerah prioritas nasional dalam program LSDP untuk memperkuat pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.
Melalui program tersebut, Kota Malang disebut akan mendapatkan dukungan hibah sekitar Rp151 Miliar dari World Bank melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Program dijadwalkan mulai berjalan pada 2027 dan akan berlangsung selama lima tahun.
Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin mengungkapkan hal tersebut seusai mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah bersama Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Ditjen Pembangunan Daerah Kemendagri, di Mini Block Office Balai Kota Malang, Kamis (20/8/2026).
Menurut Ali, forum tersebut menjadi penting karena pemerintah pusat dan daerah perlu memiliki arah pembangunan yang sama, terutama dalam menyusun perencanaan pembangunan 2027.
“FGD ini untuk mensinkronisasikan arah pembangunan pusat dan daerah, sekaligus evaluasi sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah yang selama ini sudah berjalan,” kata Ali.
FGD tersebut diikuti sejumlah pemerintah daerah, antara lain Kota Malang, Kota Batu, Kota Kediri, kabupaten di sekitar Malang Raya hingga unsur pemerintah provinsi.
Ali mengatakan, masuknya Kota Malang dalam 30 daerah prioritas nasional menjadi peluang besar untuk membenahi persoalan sampah yang selama ini menjadi pekerjaan rumah perkotaan.
Dari produksi sampah Kota Malang yang disebut mencapai lebih dari 700 ton per hari, program LSDP pada tahap awal ditargetkan mampu menangani sekitar 100 hingga 150 ton sampah setiap hari.
“Pengelolaan sampah akan semakin maksimal karena itu bisa menyerap antara 100 sampai 150 ton sampah per harinya dari 700 sekian jumlah sampah yang diproduksi di Kota Malang,” jelasnya.
Artinya, apabila target tersebut tercapai, hingga 150 ton sampah per hari tidak lagi sekadar menjadi beban sistem pengelolaan sampah konvensional.
Program ini juga diharapkan mengurangi tekanan terhadap TPA Supit Urang, yang selama ini menjadi salah satu titik penting dalam sistem persampahan Kota Malang.
Namun, pemerintah tidak ingin penyelesaian persoalan sampah hanya mengandalkan pembangunan fasilitas pengolahan.
Ali menegaskan, LSDP memiliki konsep yang lebih luas. Program tersebut mencakup pembangunan dari sektor hulu, perubahan perilaku masyarakat, hingga penguatan pengolahan sampah di sektor hilir.
“Pembangunannya bukan hanya fisik di pengelolaan sampah, tapi perubahan mindset bagaimana pengelolaan sampah di masyarakat,” tegasnya.
Masyarakat akan didorong untuk mengurangi produksi sampah, memilah sampah dari rumah dan meningkatkan kesadaran dalam mengelola sampah.
Kemendagri bahkan disebut menyiapkan sekitar 20 konsultan pendamping untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat di lima kecamatan.
Kader lingkungan dan kelompok masyarakat juga akan dilibatkan dalam pelaksanaan program.
Dengan skema tersebut, pemerintah berharap persoalan sampah tidak lagi berhenti pada proses pengangkutan menuju tempat pembuangan akhir. Sampah diharapkan mulai dikurangi dan dipilah sejak dari sumbernya.
Salah satu bagian yang akan diperkuat adalah keberadaan bank sampah.
Ali memastikan program LSDP akan menjadi momentum untuk menghidupkan kembali sekaligus memperbaiki sistem bank sampah yang sebelumnya sudah berkembang di sejumlah wilayah Kota Malang.
“Dihidupkan lagi, diperbaiki lagi dengan program LSDP,” ujarnya.
Penguatan bank sampah dinilai penting karena dapat menjadi pintu pertama pengurangan sampah dari tingkat masyarakat.
Sampah yang masih memiliki nilai ekonomi dapat dipilah dan dimanfaatkan kembali sebelum masuk ke sistem pengangkutan dan pengolahan akhir.
Di sisi lain, pengelolaan sampah Kota Malang juga akan dikaitkan dengan program nasional PICSEL melalui skema Aglomerasi Malang Raya.
Ali menyebut fasilitas PICSEL direncanakan berada di wilayah Kabupaten Malang dan diproyeksikan mampu menangani sekitar 500 ton sampah per hari dari kawasan aglomerasi.
“Kalau 500 ke PICSEL, 150 kita kelola, maka tinggal sedikit,” katanya.
Dengan skema tersebut, pengelolaan sampah di Malang Raya nantinya tidak hanya bertumpu pada Kota Malang. Distribusi sampah akan diarahkan ke fasilitas pengolahan sesuai skema yang direncanakan.
Jika seluruh kapasitas tersebut terealisasi, beban sampah yang harus ditangani melalui sistem Kota Malang dapat ditekan secara signifikan.
Program LSDP juga tidak berhenti pada kapasitas awal 100-150 ton per hari.
Ali menyebut program akan berlangsung selama lima tahun. Apabila kinerja pengelolaan dinilai baik, pemerintah dapat memperoleh tambahan mesin untuk meningkatkan kapasitas pengolahan.
“Kalau kinerjanya bagus, akan ditambahkan mesin lagi sehingga pengelolaannya bisa di atas 200-an ton per hari,” ungkapnya.
Dengan demikian, kapasitas 150 ton per hari pada tahap awal masih dapat berkembang hingga lebih dari 200 ton per hari.
Sementara itu, Iwan Kurniawan dari Direktorat PEIPD Ditjen Pembangunan Daerah Kemendagri mengatakan, FGD tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, forum tersebut melibatkan sejumlah daerah untuk membahas kebutuhan, data, serta masukan daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
“Kami ingin berdiskusi dengan kawan-kawan dari beberapa daerah, khususnya Kota Malang, Kota Batu dan Kediri untuk memberikan masukan-masukan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah,” kata Iwan.
Ia menambahkan, pertukaran data menjadi salah satu bagian penting agar kebijakan pembangunan pusat dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
Bagi Kota Malang, dukungan Rp151 Miliar tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan besar.
Peluang, karena persoalan sampah mendapat dukungan pembiayaan dan program nasional. Tantangan, karena Pemkot Malang harus membuktikan bahwa investasi tersebut mampu menghasilkan perubahan nyata di lapangan.
Produksi sampah yang mencapai lebih dari 700 ton per hari tidak akan selesai hanya dengan mesin baru. Pengurangan dari sumber, pemilahan, bank sampah, pengolahan, hingga distribusi sampah dalam skema Aglomerasi Malang Raya harus berjalan dalam satu sistem.
Jika program berjalan sesuai target, sedikitnya 100-150 ton sampah per hari dapat ditangani melalui LSDP dan kapasitasnya berpotensi ditingkatkan hingga lebih dari 200 ton per hari.
Dengan target tersebut, hibah Rp151 Miliar bukan sekadar tambahan anggaran, tetapi menjadi taruhan besar bagi Pemkot Malang untuk membuktikan bahwa persoalan sampah bisa ditangani secara serius, terukur, dan berkelanjutan
