JEMBER, Sudutkota.id – Ketua Komisi C DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo menegaskan, skema pinjaman daerah ke pemerintah pusat sebesar Rp 786 Miliar dengan tujuan percepatan dan pemerataan pembangunan. Agar hasil pembangunan juga dirasakan hingga pelosok desa.
Rencananya, dana pinjaman diperuntukkan untuk perbaikan infrastruktur jalan, layanan kesehatan, dan penerangan jalan umum (PJU) hingga pelosok desa. Sehingga tahun 2027, kata dia, masyarakat Jember akan merasakan penerangan jalan umum secara merata, termasuk merasakan jalan mulus hingga pelosok.
Selain itu, masyarakat Jember tidak perlu antri kamar pasien, karena akan ada pengembangan RSD dr Soebandi dan RSD Balung dengan menambah kamar pasien.
“Kami di Badan Anggaran saat ini sedang berproses membahas KUA-PPAS 2027. Kami, kebetulan dari Fraksi Gerindra sangat mendukung. Bukan arti besaran pinjamannya, tetapi kemanfaatannya kepada masyarakat,” ujar Ardi, Kamis (13/8/2026).
Ardi juga mengapresiasi langkah eksekutif dan Bupati Jember, Muhammad Fawait yang saat ini berani mengambil langkah untuk kepentingan masyarakat. Ditegaskan, langkah berani Bupati Fawait untuk mempercepat dan meratakan pembangunan dengan melakukan pinjaman daerah bukan untuk kepentingan kelompok atau anggota tertentu.
“Tetapi tentunya, pembiayaan pinjaman ini harus juga transparan, sesuai dengan regulasi dan undang-undang. Ini yang harus kita dorong dengan fungsi pengawasan kami,” tegasnya.
Lantas bagaimana jika ada fraksi anggota dewan yang tidak setuju terkait dana talangan atau pinjaman tersebut? Kata Ardi, jika ada fraksi atau anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember yang tidak setuju, maka perlu dipertanyakan, pernahkah selama ini serap aspirasi ke bawah dan mendengar keluhan rakyat di pelosok desa.
“Dalam pembahasan KUA-PPAS di tahun 2027 memang penuh dinamika. Ini saya kembalikan lagi kepada masyarakat, jika ada fraksi atau anggota Badan Anggaran yang tidak menyetujui, belum menyetujui, ini wajib kita pertanyakan. Apakah mereka ini menyerap aspirasi dari bawah atau tidak?” tegasnya.
Jika ada fraksi yang tidak tanda tangan persetujuan, lantas bagaimana?
“Kalau melihat dulu sewaktu multiyears, itu pernah salah satu fraksi juga tidak tanda tangan. Tapi tiga tanda tangan dan itu bisa berjalan. Kalian tentu jenengan semua tahu lah fraksi yang enggak tanda tangan, yang menolak multiyears dulu pasti tahu lah, yang saat ini menjadi pendukungnya,” ujarnya.
Ardi juga sempat menjelaskan, terkait dana pinjaman daerah, dirinya sempat memimpin tim anggaran ke PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur).
“Di PT SMI itu dipaparkan secara jelas kemanfaatannya, peruntukannya, skemanya seperti apa, sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku,” paparnya.
Menurut Ardi, langkah pinjaman daerah ini memang perlu dilakukan. “Apalagi saat ini kami melihat, kami prihatin sebetulnya dengan kondisi beberapa desa yang masih belum tersentuh sama sekali pembangunan infrastruktur. Dari mulai era bupati yang lama sampai sekarang ini belum tersentuh, dan itu masih banyak sekali,” tegasnya.
Ardi yakin, jika pembiayaan pinjaman ini bisa dimaksimalkan, masyarakat yang selama ini hidup di pelosok desa dan pinggiran, bisa terakomodir dan menikmati hasil pembangunan. Tidak hanya dinikmati oleh masyarakat yang di kota saja.
‘Kebetulan rumah saya di desa. Di desa di Jember Selatan yang paling selatan sendiri. Itu fasilitas yang memang dikeluhkan masyarakat adalah infrastruktur. Yang kedua adalah penerangan jalan umum (PJU),” ungkapnya.
Karena apa? “Di sana mayoritas adalah petani dan pedagang. Mereka berangkat ke sawah, berangkat ke pasar juga pagi hari, termasuk juga nelayannya. Kalau infrastruktur dan penerangan jalan itu bisa tersentuh, maka ini sangat menguntungkan,” tambahnya.
Ditanya soal persetujuan dewan yang direncanakan Kamis (13/8/2024), namun batal digelar, Ardi menegaskan, persetujuan dewan akan diagendakan lain hari.
“Hari ini pimpinan juga banyak kegiatan. Hari ini ada kegiatan sehingga tolong ini diluruskan, tidak ada bargaining, tidak ada apa pun,” ujarnya.
Yang pasti, kata Ardi, dalam beberapa hari ke depan, dewan akan memutuskan setuju tidaknya penggunaan dana pinjaman tersebut.
“Saya rasa dalam waktu dekat sudah pasti ada keputusan. Dan kami juga meyakinkan kepada pimpinan bahwa ini lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Karena yang menikmati adalah sesuai arahan Presiden, kita mendekatkan langsung kepada masyarakat. Kita peduli langsung kepada masyarakat dan rakyat. Ini yang menjadi apresiasi kita,” ujarnya.
Masih menurut Ardi, Fraksi Partai Gerindra sangat mendukung dana pinjaman daerah. “Kami akan selalu mengedepankan kepentingan rakyat di atas segalanya. Kami ingin APBD di tahun 2027 ini betul-betul pro terhadap rakyat. Artinya pemerataan bukan hanya dimiliki oleh kota, tapi pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh Kabupaten Jember,” tegasnya.
Ditambahkan Ardi, sebetulnya PT SMI, mau memberikan pinjaman Rp 1,2 Triliun hingga Rp 1,4 Triliun. Namun Jember menyesuaikan kondisi dan kemampuan daerah, agar tidak membebani kepala daerah berikutnya.
“Banyak juga kepala-kepala daerah ternyata yang saat ini melakukan itu. Contoh Wali Kota Surabaya, Banyuwangi juga pernah melakukan. Kabupaten Badung yang PAD-nya Rp10 Triliun lebih ini juga mengajukan hal yang sama. Karena apa? Pemimpinnya terketuk hatinya melihat rakyatnya yang belum mampu dan memuaskan tentang infrastrukturnya. Ini yang masih harus diapresiasi kepada pemerintah daerah yang berani seperti itu,” ungkapnya.
Terkait tambahan DAU untuk Jember, Ardi ikut mengapresiasi. “Kami dari Fraksi Gerindra mengapresiasi kepada bupati yang bisa menarik dana DAU di tahun 2026 ini sebesar kurang lebih Rp 200 Miliar lebih. Ini juga langkah yang sangat luar biasa. Artinya bupati peduli terhadap rakyatnya, peduli terhadap aspirasi rakyatnya. Ada dana kurang lebih Rp 220 Miliar sekian, ini yang saat ini akan diperuntukkan pembangunan infrastruktur jalan di beberapa desa yang ada di Kabupaten Jember,” ujarnya.
“Kami prihatin saat ini memang pembangunan jalan itu belum selesai di Jember. Banyak kami turun ke masyarakat, banyak yang bersurat aduan ke kita,” tegasnya.
Maka dari itu, dana pinjaman daerah ini sebagai solusi untuk memenuhi keinginan rakyat. “Pembiayaan pinjaman ini riil untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Kita pengin postur APBD ini juga pro-rakyat. Bukan pro terhadap kanan atau kiri, tapi ini pro terhadap rakyat, tegasnya.
