Sudutkota.id – Keberhasilan Kota Malang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan tantangan ekonomi nasional menarik perhatian daerah lain.
Bahkan, DPRD Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, secara khusus datang ke Balai Kota Malang untuk mempelajari berbagai strategi yang diterapkan Pemerintah Kota Malang dalam mengelola pendapatan daerah, mengembangkan pariwisata, hingga memperkuat sektor UMKM.
Kunjungan kerja yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Mamuju bersama anggota dewan tersebut diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, mewakili Wali Kota Malang Wahyu Hidayat di Gazebo Balai Kota Malang, Senin (8/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Ali memaparkan berbagai langkah yang dilakukan Pemkot Malang untuk menjaga pertumbuhan PAD agar tetap meningkat. Menurutnya, salah satu kunci keberhasilan adalah optimalisasi sistem perpajakan daerah yang didukung transformasi digital pada berbagai sektor pelayanan publik.
“Diskusi utamanya terkait bagaimana Kota Malang bisa meningkatkan PAD di tengah kondisi efisiensi dan pertumbuhan ekonomi saat ini. Teman-teman DPRD Kabupaten Mamuju ingin melihat langsung sistem yang kami miliki dan bagaimana strategi itu bisa diterapkan di daerah mereka,” ujar Ali.
Ia menjelaskan, kontribusi terbesar PAD Kota Malang saat ini berasal dari sektor pajak daerah yang mencapai sekitar 82 persen. Sementara sektor retribusi seperti parkir dan pasar memberikan kontribusi sekitar 12 persen, sedangkan sisanya berasal dari pengelolaan aset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menurut Ali, keberhasilan tersebut tidak lepas dari berbagai pembenahan yang dilakukan pemerintah daerah, termasuk penguatan sistem digital untuk meminimalkan potensi kebocoran pendapatan di lapangan.
“Kami sedang memperkuat transaksi digital, terutama pada sektor parkir dan pasar yang masih memiliki potensi besar untuk dimaksimalkan. Digitalisasi ini penting untuk meningkatkan transparansi sekaligus mengurangi potensi kehilangan pendapatan daerah,” katanya.
Saat ini, Kota Malang memiliki sekitar 800 titik parkir yang dikelola dan diawasi pemerintah daerah. Pemkot Malang juga tengah menyelesaikan berbagai regulasi pendukung berupa Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal) guna mendukung sistem pengelolaan parkir yang lebih modern dan terintegrasi.
Selain sektor parkir, Pemkot Malang juga melakukan pembenahan pada pengelolaan pasar tradisional melalui pendataan ulang lapak dan pedagang, serta mendorong penerapan sistem pembayaran non-tunai agar pengelolaan retribusi lebih efektif dan akuntabel.
Ali menambahkan, berbagai inovasi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah tanpa membebani masyarakat.
“Tujuannya bukan menambah beban masyarakat, tetapi memperbaiki sistem agar lebih tertib, transparan, dan efisien sehingga seluruh potensi pendapatan daerah bisa tergali secara optimal,” tegasnya.
Tak hanya mempelajari strategi peningkatan PAD, rombongan DPRD Kabupaten Mamuju juga menggali keberhasilan Kota Malang dalam mengembangkan sektor pariwisata dan UMKM yang selama ini menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Mamuju dari Fraksi NasDem, Momat Heru Muzakir, mengaku terkesan dengan keberhasilan Kota Malang membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengelola potensi daerah.
Menurutnya, keberhasilan suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya yang dimiliki, melainkan oleh kesamaan visi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan potensi tersebut menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan.
“Kami melihat keberhasilan suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh potensi yang dimiliki, tetapi juga bagaimana pemerintah dan masyarakat memiliki visi yang sama dalam mengelola serta mengembangkan potensi tersebut. Itu yang kami lihat di Kota Malang,” ungkap Heru.
Ia menjelaskan, Kabupaten Mamuju memiliki sejumlah potensi wisata yang menjanjikan, salah satunya kawasan Pulau Balabalakang yang dikenal memiliki panorama pantai dan terumbu karang yang indah. Namun, menurutnya, pengembangan potensi tersebut masih membutuhkan dukungan kebijakan, promosi, serta keterlibatan masyarakat yang lebih kuat.
Heru menilai Kota Malang layak menjadi referensi karena berhasil membangun ekosistem pariwisata dan UMKM yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.
“Kalau berbicara daerah tujuan wisata di Pulau Jawa, selain Yogyakarta dan Bandung, Malang menjadi salah satu daerah yang memiliki daya tarik kuat. Karena itu kami datang untuk belajar bagaimana strategi yang diterapkan sehingga sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM di sini bisa berkembang dengan baik,” ujarnya.
Hasil kunjungan tersebut, lanjut Heru, akan menjadi bahan rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah, khususnya terkait peningkatan PAD, pengembangan pariwisata, pemberdayaan UMKM, serta penguatan kemandirian ekonomi daerah.
“Kami berharap pengalaman dan praktik baik yang diterapkan Kota Malang dapat menjadi referensi bagi Kabupaten Mamuju dalam mengembangkan potensi daerah yang kami miliki. Tujuannya tentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian daerah,” pungkasnya.
