Sudutkota.id – Persetujuan DPRD Provinsi Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 tidak hanya menjadi tahapan penting dalam pengelolaan keuangan daerah.
Tetapi persetujuan tersebut juga menjadi momentum Pemerintah Provinsi Jawa Timur memaparkan berbagai indikator keberhasilan pembangunan yang telah dicapai sepanjang tahun.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur, Selasa (14/7/2026), Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa persetujuan Raperda tersebut merupakan hasil sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD melalui proses pembahasan yang mengedepankan prinsip transparansi, musyawarah, dan akuntabilitas.
Menurut Khofifah, seluruh fraksi dan komisi DPRD telah memberikan persetujuan disertai sejumlah rekomendasi, catatan, serta koreksi yang akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Seluruh masukan, koreksi, dan evaluasi tersebut akan kami cermati sebagai bahan penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah agar semakin transparan, efektif, efisien, dan akuntabel,” ujarnya.
Khofifah menjelaskan, pembahasan Raperda telah melalui berbagai tahapan, mulai dari pembahasan di Badan Anggaran, pemandangan umum fraksi, pembahasan di tingkat komisi, hingga penyampaian pendapat akhir seluruh fraksi DPRD.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memastikan akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD, termasuk hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai bagian dari komitmen memperkuat tata kelola keuangan daerah.
Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Raperda yang telah memperoleh persetujuan bersama selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Di sela penyampaian pertanggungjawaban APBD, Khofifah juga membeberkan sejumlah capaian pembangunan yang dinilai menjadi indikator positif pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.
Salah satu sektor yang menunjukkan peningkatan signifikan adalah pariwisata. Selama 14 hari masa libur sekolah, jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi di Jawa Timur mencapai sekitar 6,1 juta orang atau meningkat 21 persen dibandingkan periode sebelumnya. Capaian tersebut menjadi jumlah kunjungan wisata tertinggi di Indonesia.
Menurut Khofifah, meningkatnya mobilitas wisatawan memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah, mulai dari meningkatnya tingkat hunian hotel dan penginapan, pertumbuhan sektor transportasi, hingga naiknya omzet pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Tak hanya sektor pariwisata, bidang pendidikan vokasi juga mencatatkan prestasi yang membanggakan. Sebanyak 4.915 lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) asal Jawa Timur berhasil diterima bekerja maupun melanjutkan pendidikan di 13 negara. Angka tersebut menjadi yang tertinggi secara nasional dan menunjukkan semakin kuatnya daya saing lulusan vokasi Jawa Timur di tingkat internasional.
Khofifah juga menegaskan bahwa keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjaga pengelolaan APBD yang profesional dan akuntabel.
Ia berharap kemitraan yang selama ini terjalin antara eksekutif dan legislatif terus diperkuat agar pembangunan di Jawa Timur mampu memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat.
“Kami berharap sinergi ini terus terjaga sehingga pembangunan dapat berjalan lebih optimal untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin sejahtera, adil, makmur, dan merata,” kata Khofifah.
