Nasional

Hetifah Dorong UU Perampasan Aset Berujung pada Manfaat bagi Warga Kaltim

10
×

Hetifah Dorong UU Perampasan Aset Berujung pada Manfaat bagi Warga Kaltim

Share this article
Hetifah Dorong UU Perampasan Aset Berujung pada Manfaat bagi Warga Kaltim
Hetifah Sjaifudian menyoroti pentingnya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi agar pengelolaannya dapat memberi manfaat bagi masyarakat, termasuk di Kalimantan Timur.(Sudutkota.id/Staff)

JAKARTA, Sudutkota.id – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset perlu diikuti langkah nyata untuk mengembalikan hasil kejahatan kepada negara dan masyarakat.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menilai upaya tersebut penting bagi Kalimantan Timur (Kaltim), daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam bernilai ekonomi besar.

DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna, pada Kamis (19/11/2026). Bagi Hetifah, kebijakan ini dapat memperkuat pemberantasan korupsi melalui penelusuran dan pemulihan aset hasil tindak pidana.

“Selama ini tidak sedikit pelaku kejahatan yang telah diproses secara hukum, tetapi hasil kejahatannya belum tentu berhasil dikembalikan kepada negara,” ujar Hetifah, Minggu (22/11/2026).

Menurut Hetifah, penanganan korupsi tidak cukup berhenti pada pemidanaan pelaku. Aparat penegak hukum juga perlu menelusuri aliran dana, kepemilikan perusahaan, hingga pihak yang menikmati keuntungan dari tindak pidana.

“Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan, aparat juga harus berani menelusuri aliran dana, kepemilikan perusahaan, serta pihak-pihak yang sesungguhnya menikmati keuntungan dari praktik korupsi,” ucapnya.

Ia mengingatkan, pelaksanaan UU Perampasan Aset harus tetap berlandaskan pembuktian, proses hukum yang adil, dan pengawasan kuat. Prinsip tersebut diperlukan agar kewenangan negara dalam mengambil alih aset tidak digunakan secara sewenang-wenang.

“Hal ini penting untuk memastikan kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan,” katanya.

Hetifah juga mendorong agar hasil pemulihan aset di daerah penghasil sumber daya alam dikelola secara transparan dan berkeadilan. Dana yang kembali kepada negara diharapkan dapat mendukung perbaikan lingkungan, pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, serta pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat terdampak, sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *