JAKARTA, Sudutkota.id – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional berpotensi memicu ketegangan politik.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai persoalan ini dapat mengganggu soliditas internal Polri dan hubungan antarelite politik.
Menurut Jamiluddin, kecurigaan antarkelompok di lingkungan kepolisian bisa muncul akibat dugaan penyadapan tersebut. Jika tidak segera ditangani, kondisi itu berpotensi melemahkan soliditas institusi.
“Kelompok satu akan curiga kepada kelompok lainnya. Kecurigaan antarkelompok ini dapat memperlemah soliditas di internal Polri,” ujar Jamiluddin, Rabu (4/11/2026).
Potensi ketegangan juga dapat merembet ke lingkungan politik. Jamiluddin memperkirakan elite dari partai berbeda bisa saling mencurigai terkait pihak yang berada di balik penyadapan. Situasi tersebut berisiko mengganggu komunikasi politik antar pihak.
Untuk jangka panjang, ia memperkirakan situasi politik nasional masih dapat kembali kondusif. Namun, ia menduga pihak di balik operasi tersebut mungkin memiliki kepentingan politik dan berupaya membangun posisi tawar terhadap Presiden Prabowo.
Karena itu, Jamiluddin meminta Presiden Prabowo mengambil langkah tegas agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut. Ia juga mendorong kepolisian mengungkap pihak yang bertanggung jawab di balik dugaan penyadapan.
“Jadi, agar kondusivitas politik cepat pulih, maka Prabowo perlu tegas terhadap aktor dibalik penyadapan ilegal tersebut. Untuk itu, Polri perlu segera mengungkap aktor penyadapan tersebut,” tegasnya.
Kasus ini juga menjadi perhatian setelah Polri menetapkan tiga tersangka terkait dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon.
Sasaran penyadapan disebut mencakup Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha. Informasi penetapan tersangka tersebut diberitakan ANTARA pada 3 November 2026.
