JEMBER, Sudutkota.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember membidik peningkatan Dana Insentif Fiskal Daerah dari pemerintah pusat.
Untuk itu, rombongan Pemkab Jember yang diketuai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jember melakukan konsultasi indikator kinerja ke Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) Kementerian Dalam Negeri, Rabu (30/9/2026).
Konsultasi tersebut berlangsung di kantor Ditjen Bangda Kemendagri, Jakarta. Rombongan Pemkab Jember dipimpin Kadiskominfo Jember, Akhmad Helmi Luqman, bersama jajaran lintas OPD meliputi BPKAD, Dinas Sosial, Bapperida, hingga TP3D. Mereka diterima langsung oleh Kepala Subdirektorat Sosial dan Budaya Ditjen Bangda, Wahyu Suharto.
Ketua rombongan, Akhmad Helmi Luqman, menjelaskan kunjungan ini merupakan tindak lanjut arahan Bupati Jember untuk mengoptimalkan peluang Dana Insentif Daerah (DID) yang dialokasikan pemerintah pusat bagi daerah berkinerja baik dalam pengentasan kemiskinan.
“Pemerintah pusat mengalokasikan insentif anggaran bagi daerah yang berkomitmen kuat serta menunjukkan kinerja nyata dalam menurunkan angka kemiskinan. Atas arahan Bapak Bupati, kami hadir langsung untuk berkonsultasi mengenai kelengkapan dokumen dan regulasi pendukung yang harus dipenuhi,” ujar Helmi.
Helmi mengungkapkan, fokus konsultasi adalah pemenuhan kriteria dan syarat administrasi terkait indikator kinerja pengentasan kemiskinan yang menjadi penilaian insentif fiskal.
Menurutnya, masih ada beberapa poin evaluasi teknis dan kelengkapan berkas yang harus diperkuat. Mengingat alokasi DID tahun anggaran 2026 sudah ditetapkan Kemendagri, Pemkab Jember kini mempersiapkan diri untuk membidik alokasi tahun anggaran 2027.
“Penguatan ini tidak hanya dilakukan pada aspek aksi atau gerakan nyata di lapangan, tetapi juga harus dibarengi dengan kerapian dokumen pendukung yang membuktikan keseriusan Pemkab Jember dalam menangani kemiskinan secara akuntabel,” tegasnya.
Dalam rangkaian kunjungan kerja di Jakarta, selain ke Kemendagri, jajaran Pemkab Jember yang dipimpin Kepala Dinas Sosial juga melakukan audiensi ke Badan Pusat Statistik (BPS) RI untuk sinkronisasi data.
Agenda di BPS membahas pemutakhiran serta verifikasi dan validasi (verval) data kemiskinan kelompok Desil 1 dan Desil 2 agar intervensi program sosial lebih tepat sasaran dan terdata dalam sistem nasional.(*)
