KOTA MALANG, Sudutkota.id – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya (AMARAH) menggelar aksi memperingati Hari Tani Nasional di depan Gedung DPRD Kota Malang, Kamis (24/9/2026).
Aksi tersebut diwarnai pembakaran pocong sebagai simbol kritik terhadap berbagai persoalan agraria yang dinilai masih membelenggu petani dan masyarakat. Massa menyoroti persoalan pupuk subsidi, menyusutnya lahan pertanian, perampasan ruang hidup hingga kebijakan pembangunan yang dinilai berpotensi mengancam keberlangsungan masyarakat.
Aksi berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB hingga 18.00 WIB. Massa menyampaikan sejumlah orasi dan membacakan pernyataan sikap yang ditujukan kepada pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Koordinator Lapangan (Korlap) AMARAH, Muhammad Farhan, mengatakan aksi tersebut digelar karena momentum Hari Tani Nasional dinilai penting untuk kembali mengingatkan pemerintah mengenai kondisi petani.
“Tujuan kami melaksanakan aksi ini karena momentum Hari Tani Nasional. Sudah lama di Kota Malang tidak terjadi aksi-aksi Hari Tani. Kami ingin memperingati bahwa di Malang Raya banyak masyarakat yang berprofesi sebagai petani,” ujar Farhan.
Namun, menurut dia, banyaknya masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari sektor pertanian belum otomatis membuat hak-hak mereka terlindungi.
“Apakah mereka sudah mendapatkan keadilan, apakah sudah mendapatkan hak-haknya? Masih banyak hak mereka yang dirampas. Itu yang menjadi dasar kami turun aksi pada 24 September 2026 ini,” tegasnya.
Farhan mengatakan AMARAH telah melakukan observasi di sejumlah wilayah Malang Raya, meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu.
Salah satu persoalan yang ditemukan mahasiswa adalah tata kelola pupuk subsidi. Menurutnya, petani masih menghadapi persoalan dalam mendapatkan pupuk bersubsidi.
“Ketika rekan-rekan petani ingin mendapatkan pupuk subsidi dan sebagainya, itu terlalu dimonopoli oleh beberapa organ atau pihak. Ketika mereka tidak memiliki kedekatan, mereka bisa dibilang hanya mendapat sisaan,” ungkapnya.
Observasi tersebut, kata Farhan, dilakukan di berbagai wilayah, termasuk kawasan pesisir, dataran tinggi dan sekitar Dau.
Persoalan pupuk subsidi tersebut kemudian menjadi salah satu isu yang dibawa mahasiswa dalam aksi Hari Tani Nasional.
Selain pupuk, AMARAH menyoroti menyusutnya lahan pertanian akibat pembangunan.
Farhan menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah karena berkurangnya lahan pertanian juga berkaitan dengan keberlangsungan penghasilan petani serta ketersediaan pangan.
“Menurunnya lahan pertanian berarti berkurangnya pendapatan petani kecil. Selain itu juga mengurangi penghasilan pangan itu sendiri,” katanya.
Ia mempertanyakan target swasembada pangan apabila pada saat yang sama lahan pertanian terus beralih fungsi.
“Bagaimana swasembada pangan mau tercapai kalau lahan-lahan pertanian banyak yang digusur untuk pembangunan?” tegas Farhan.
Meski pembangunan permukiman tetap dibutuhkan, menurutnya pemerintah harus mampu menentukan lahan yang harus dipertahankan sebagai kawasan pertanian dan lahan yang memang dapat dialihfungsikan.
Alih fungsi lahan, lanjut dia, juga perlu diperhitungkan karena perubahan lahan pertanian menjadi kawasan perumahan dan pembangunan lainnya dapat mengurangi daya resap tanah di Kota Malang.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa tidak secara khusus menargetkan anggota DPRD Kota Malang turun menemui massa.
Farhan mengatakan tujuan utama aksi adalah menyampaikan aspirasi melalui orasi dan pernyataan sikap.
“Kami memang tujuannya menyampaikan orasi dan pendapat pada momentum Hari Tani. Kami masih sangat-sangat tersisa dan tidak percaya dengan rekan-rekan DPRD,” ujarnya.
Kekecewaan tersebut, kata Farhan, berkaitan dengan aksi mahasiswa sebelumnya ketika membawa isu Indonesia Gawat Darurat (IGD).
Menurutnya, saat itu terdapat sejumlah komunikasi dan komitmen yang disampaikan pihak DPRD. Namun, mahasiswa menilai hal tersebut belum diimplementasikan sebagaimana yang mereka harapkan.
“Itu merupakan salah satu bentuk kekecewaan kami. Makanya kami ingin mencoba menyampaikan aspirasi-aspirasi yang ada. Namun bukan tujuan kami untuk memaksa atau mendesak mereka keluar dan berdiskusi dengan kami,” jelasnya.
Dalam pernyataan sikapnya, AMARAH membawa sejumlah tuntutan terkait persoalan agraria, pangan dan lingkungan.
Mahasiswa meminta pemerintah menghentikan perampasan ruang hidup serta menegakkan reforma agraria sejati untuk memperkuat perlindungan terhadap petani, masyarakat adat dan lingkungan.
Mereka juga meminta kajian ulang terhadap regulasi agraria, mendorong partisipasi publik yang bermakna dalam kebijakan agraria dan pembangunan, serta mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat.
Selain itu, AMARAH menuntut penghentian kriminalisasi terhadap petani, masyarakat adat dan aktivis, percepatan penanganan pascabencana dan kerusakan ekologis, serta penghentian PSN yang dinilai mengancam ruang hidup rakyat.
Mahasiswa turut menyoroti tata kelola perikanan dan peternakan, kebijakan sembako pangan serta distribusi pupuk subsidi.
Khusus Pemerintah Kota Malang, AMARAH meminta pemerintah daerah ikut mengevaluasi dan mengkritisi regulasi pemerintah pusat yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, baik terkait agraria maupun kebijakan lainnya.
Aksi yang berlangsung hingga sekitar pukul 18.00 WIB tersebut ditutup dengan seruan mahasiswa untuk terus mengawal persoalan agraria dan kepentingan petani.
Pembakaran pocong di depan Gedung DPRD Kota Malang menjadi simbol kritik AMARAH terhadap persoalan yang mereka nilai masih membayangi kehidupan petani dan masyarakat di tengah peringatan Hari Tani Nasional.
