JOMBANG, Sudutkota.id – Pengadaan fasilitas umum (fasum) di Terminal Barang Jombang, Desa Glagahan, Kecamatan Perak, dilakukan secara bertahap.
Keterbatasan anggaran daerah membuat Dinas Perhubungan (Dishub) Jombang menyesuaikan pembangunan fasilitas dengan kemampuan fiskal daerah.
Kepala Dishub Jombang Sugianto mengatakan, pihaknya telah mengusulkan sejumlah tambahan fasilitas dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2026.
Di antaranya pembangunan pos dan penambahan penerangan jalan umum (PJU) di dalam kawasan Terminal Barang Jombang.
”Untuk di PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) kemarin sudah dok. Lewat paripurna. Kita mengusulkan fasum tambahan,” ujar Sugianto, Kamis (24/9/2026).
Sugianto menyebut, pembangunan pos di kawasan Terminal Barang Jombang diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp 110 juta.
Selain itu, Dishub Jombang mengusulkan penambahan empat titik PJU dengan anggaran sekitar Rp 7 juta lebih. Penambahan penerangan tersebut diprioritaskan untuk bagian dalam kawasan terminal.
Sebab, penerangan di luar kawasan terminal merupakan kewenangan pada ruas jalan nasional.
”Terus penambahan PJU sekitar empat titik. Di dalam posisinya. Kalau di luar itu kan sudah ikut jalan nasional,” jelasnya.
Menurut Sugianto, penambahan PJU diperlukan karena masih terdapat sejumlah sisi kawasan Terminal Barang Jombang yang belum mendapatkan penerangan secara optimal.
Saat ini, sudah terdapat sekitar 10 titik PJU yang terpasang di kawasan tersebut. Namun, bagian sisi timur terminal masih membutuhkan tambahan penerangan.
”Yang murni itu kan ada sekitar 10-an. Nah, itu kan yang di sisi sebelah timur itu kan belum ada. Jadi, kita sementara fokus nambah itu,” terangnya.
Selain pembangunan pos dan penambahan PJU, Dishub Jombang sebelumnya juga memiliki rencana pengadaan kamera pengawas atau CCTV untuk menunjang keamanan dan pengawasan aktivitas di Terminal Barang.
Namun, pengadaan CCTV belum menjadi prioritas dalam pengadaan fasilitas saat ini. Keterbatasan anggaran membuat Dishub memilih opsi instalasi dengan memanfaatkan tiang dan perangkat CCTV lama yang masih tersedia.
”Karena memang keterbatasan anggaran, akhirnya bukan pengadaan. Cuma mungkin kita instalasinya,” ungkap Sugianto.
Menurut dia, instalasi CCTV nantinya diharapkan dapat memanfaatkan tiang maupun perangkat lama yang masih dapat digunakan. Dengan begitu, kebutuhan pengawasan di Terminal Barang tetap dapat dipenuhi tanpa menambah beban pengadaan baru.
”Instalasi itu kan harapannya kan tiang lama, CCTV lama, itu kan bisa terpasang,” katanya.
Sementara itu, realisasi tambahan fasum di Terminal Barang Jombang masih menunggu penetapan P-APBD 2026 menjadi peraturan daerah (perda).
Setelah mendapat persetujuan untuk ditetapkan, dokumen anggaran tersebut masih harus melalui proses fasilitasi, verifikasi, dan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
”Ketika P-APBD sudah menjadi perda,” tegas Sugianto terkait waktu realisasi pengadaan tersebut.
Dia menjelaskan, saat ini tahapan P-APBD masih berproses untuk mendapatkan persetujuan hingga ditetapkan menjadi perda. Setelah ditandatangani, dokumen tersebut akan difasilitasi dan dievaluasi oleh pemerintah provinsi.
”Setelah tahapan itu otomatis diverifikasi, dievaluasi oleh provinsi. Nah, setelah itu baru nanti ditetapkan,” pungkasnya.
