JOMBANG, Sudutkota.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang mencatat sebanyak 157 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026 hingga 20 September.
Tren kebakaran meningkat tajam dalam tiga bulan terakhir, dengan September menjadi periode tertinggi.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jombang Wiku Birawa Felipe Diaz Quintas mengatakan, sejumlah wilayah menjadi titik kejadian karhutla sepanjang tahun ini.
“BPBD Jombang mencatat di tahun 2026 ada lima kecamatan yang mengalami kebakaran hutan dan lahan terdampak yakni Kecamatan Jombang, Mojoagung, Mojowarno, Diwek, dan Kecamatan Ngoro,” kata Wiku, Kamis (24/9/2026).
Berdasarkan catatan BPBD Jombang, jumlah kejadian karhutla terus meningkat setiap bulan. Pada Mei tercatat satu kejadian, kemudian dua kejadian pada Juni.
Jumlah itu, sambung Wiku melonjak menjadi 36 kejadian pada Juli, 52 kejadian pada Agustus, dan mencapai 65 kejadian pada September.
“Tren kejadian setiap bulan: Mei 1 kejadian, Juni 2 kejadian, Juli 36 kejadian, Agustus 52 kejadian, dan September 65 kejadian,” ujarnya.
Dari 157 kejadian tersebut, estimasi luas lahan yang terbakar mencapai 148,6 hektare. Rata-rata luas lahan yang terbakar dalam setiap kejadian sekitar 0,9 hektare.
“Rata-rata luas kejadian 0,9 hektare. Sebagian besar kebakaran terjadi pada sore hari,” terang Wiku.
BPBD Jombang mencatat kebakaran tersebut dipicu sejumlah faktor, di antaranya pembakaran lahan, aktivitas manusia, kondisi cuaca panas, serta penyebab lainnya.
Peningkatan kejadian karhutla juga tidak lepas dari kondisi kemarau yang berkepanjangan. Kondisi lahan yang semakin kering membuat potensi kebakaran meningkat, terutama di wilayah yang memiliki kawasan hutan, vegetasi, maupun lahan tegalan.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa selain 157 kejadian karhutla, BPBD Jombang mencatat 20 kecamatan terdampak. Data BPBD juga mencatat satu warga terdampak dan satu korban jiwa.
“Kecamatan Wonosalam yang didominasi kawasan hutan dan vegetasi menjadi salah satu wilayah dengan risiko tinggi karhutla. Sementara sebagian wilayah Kecamatan Bareng, Ngoro, dan Mojowarno masuk kategori risiko sedang hingga tinggi,” paparnya.
Ia juga menegaskan bahwa sebagian wilayah Kecamatan Plandaan, Kabuh, dan Ngusikan memiliki lahan kering atau tegalan dengan risiko sedang. “Wilayah lainnya masuk kategori risiko rendah hingga sedang,” ucapnya.
Dalam penanganan karhutla, BPBD Jombang masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Kendala tersebut meliputi akses menuju lokasi, sumber air, keterbatasan personel, peralatan dan alat pelindung diri (APD), komunikasi, serta koordinasi lintas sektor.
“Medan terjal dan berbukit, jalan rusak, keterbatasan kendaraan offroad, serta waktu tempuh yang lama menjadi kendala dalam menjangkau sejumlah titik kebakaran,” tuturnya.
Persoalan lainnya adalah keterbatasan sumber air. Petugas harus menghadapi lokasi dengan sumber air yang jauh, kapasitas tampung kecil, serta ketergantungan terhadap sumber air yang tidak permanen.
“Dari sisi personel, jumlah petugas yang terbatas juga menjadi tantangan. Operasi pemadaman yang berlangsung panjang dapat menyebabkan kelelahan, sementara jumlah relawan terlatih masih terbatas,” paparnya.
BPBD juga menghadapi keterbatasan peralatan pemadam dan APD. Perawatan logistik juga dinilai belum terencana secara optimal.
Kondisi komunikasi di lapangan turut menjadi kendala karena sinyal di sejumlah lokasi lemah. Hal tersebut dapat menghambat koordinasi dan penyampaian data lokasi secara real-time.
Sementara koordinasi lintas sektor masih menghadapi persoalan pembagian peran, respons awal yang belum terintegrasi, serta pelibatan masyarakat yang belum optimal.
“Berbagai tantangan di atas perlu diidentifikasi dan diatasi bersama agar penanganan karhutla lebih efektif dan optimal,” pungkas Wiku.
BPBD Jombang mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama puncak musim kemarau. Masyarakat juga diminta menghindari aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan dengan vegetasi dan lahan kering.
