KOTA MALANG, Sudutkota.id – Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengurangi anggaran di sejumlah kecamatan menjadi sorotan dalam pembahasan perubahan APBD. Nilai pengurangan anggaran tersebut disebut mencapai sekitar Rp1 miliar hingga Rp2 miliar di masing-masing kecamatan.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat membenarkan adanya pengurangan tersebut. Namun, ia menegaskan kebijakan itu bukan lantaran kebutuhan pembangunan di wilayah kecamatan diabaikan. Pergeseran anggaran dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan penentuan ulang skala prioritas program.
Hal tersebut disampaikan Wahyu saat dikonfirmasi awak media usai rapat paripurna DPRD Kota Malang, Selasa (15/9).
“Memang ada beberapa prioritas yang harus kita alokasikan, jadi kita mengambil dan mengurangi dari kecamatan-kecamatan,” ujar Wahyu.
Menurutnya, Pemkot Malang terlebih dahulu melihat kembali kebutuhan serta kemampuan pelaksanaan program di masing-masing kecamatan. Dari evaluasi tersebut, terdapat sejumlah kegiatan yang dinilai masih dapat berjalan dengan anggaran yang lebih rendah.
“Kita juga berdasarkan evaluasi. Kita berpikir cukup dengan anggaran segitu, akhirnya ada beberapa program yang kita geser ke kegiatan-kegiatan prioritas,” jelasnya.
Pergeseran tersebut, kata Wahyu, merupakan bagian dari strategi Pemkot Malang dalam mengoptimalkan belanja daerah. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk kegiatan tertentu di tingkat kecamatan kemudian diarahkan pada program yang dianggap memiliki urgensi dan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Kendati demikian, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan terkait kemampuan kecamatan memenuhi kebutuhan pembangunan di wilayah masing-masing. Terlebih, kecamatan menjadi salah satu ujung tombak pelayanan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Wahyu memastikan Pemkot sudah memperhitungkan konsekuensi dari pengurangan tersebut. Ia menegaskan pergeseran anggaran tidak boleh sampai mengganggu kinerja pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan.
“Sudah kita pertimbangkan bahwa dengan pergeseran ini pasti sudah ada pertimbangan-pertimbangan bahwa dengan pergeseran tidak mempengaruhi kinerja yang ada di kecamatan,” tegasnya.
Wahyu juga meluruskan bahwa pengurangan anggaran kecamatan tersebut tidak kemudian dialihkan untuk membiayai program RT Berkelas.
Menurutnya, program RT Berkelas telah memiliki alokasi anggaran tersendiri dan tetap berjalan sebagaimana mestinya
“Kalau RT Berkelas itu berjalan seperti biasa. RT Berkelas sudah teralokasikan. Kan sudah jelas sendiri,” katanya.
Dengan demikian, pergeseran anggaran kecamatan disebut lebih berkaitan dengan penataan ulang program berdasarkan prioritas Pemkot Malang, bukan untuk menutup kebutuhan anggaran program RT Berkelas.
Di sisi lain, kebijakan efisiensi dan pergeseran anggaran tersebut juga tidak terlepas dari upaya Pemkot Malang memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Sebelumnya, tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) menjadi salah satu perhatian dalam pengelolaan APBD.
Wahyu mengaku optimistis SILPA Kota Malang pada 2027 tidak akan kembali berada pada angka besar seperti sebelumnya.
“Saya optimis tidak sebesar seperti kemarin. Insyaallah di tahun 2027 untuk SILPA kita bisa relatif normal,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, SILPA tidak selalu menunjukkan adanya program yang gagal dilaksanakan. Dalam sejumlah kasus, SILPA justru muncul karena pemerintah berhasil melakukan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.
Menurut Wahyu, terdapat program atau terobosan yang pada awalnya memiliki nilai anggaran cukup besar. Namun setelah dilaksanakan, kebutuhan riilnya ternyata lebih rendah sehingga terdapat sisa anggaran.
“Yang menjadi SILPA ini banyak terkait dengan efisiensi. Ada terobosan yang nilainya tinggi tapi bisa kita efisienkan, akhirnya bisa terjadi SILPA,” jelasnya.
Karena itu, Pemkot Malang tidak ingin sekadar mengejar habisnya anggaran. Efisiensi tetap menjadi bagian penting dalam pengelolaan APBD, selama tidak mengurangi kualitas maupun target pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratnanggani Siraduhita menyoroti realisasi belanja daerah yang dinilai masih terlihat rendah. DPRD berharap kondisi tersebut memang lebih banyak disebabkan persoalan teknis mekanisme pembayaran, bukan karena program tidak dikerjakan.
“Harapan kami ini memang betul-betul karena persoalan teknis, ya. Bukan karena persoalan tidak dikerjakan,” ujar Amitya.
Ia menjelaskan, khusus pekerjaan infrastruktur, terdapat kegiatan yang secara fisik sudah dikerjakan sebelum perubahan APBD, tetapi pembayaran belum dapat direalisasikan karena menggunakan sistem termin.
“Kalau mereka sampaikan bahwa ini ada yang sudah dikerjakan sebelum PAK, tapi pembayarannya termin, khusus infrastruktur. Jadi pembayarannya ikut setelah PAK ini didok. Sebetulnya pekerjaan itu sudah dikerjakan,” jelasnya.
DPRD, kata Amitya, akan memantau pelaksanaan program setelah perubahan APBD ditetapkan. Hal ini penting karena waktu pelaksanaan anggaran 2026 tinggal menyisakan sekitar tiga bulan.
Ia berharap seluruh program yang sudah masuk dalam konstruksi APBD dapat segera dikerjakan sesuai prioritas dan tidak kembali menumpuk pada akhir tahun.
“Jadi berharap itu bisa dilaksanakan dengan baik selama tiga bulan ini,” tegasnya.
Amitya juga menekankan bahwa penambahan maupun pergeseran anggaran dalam perubahan APBD seharusnya tetap dikendalikan berdasarkan skala prioritas. Dengan begitu, perubahan anggaran tidak sekadar menjadi perubahan angka, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Dari konstruksi APBD itu kita memang tidak ada peningkatan. Artinya, ketika menambahkan pendapatan, proyeksi pendapatan, kemudian kita bisa mengalokasikan untuk program-program yang sekiranya belum ada anggaran, semuanya sudah by control, sudah sesuai prioritas,” pungkasnya.
