JEMBER, Sudutkota.id – Bupati Jember, Dr. Muhammad Fawait rupanya memilih berhati-hati dalam mengalokasikan anggaran dalam PAPBD 2026 yang kini masih dalam pembahasan DPRD Jember. Terutama mengalokasikan anggaran yang dimungkinan tidak bisa terlaksana atau terserap hingga akhir tahun.
“Kalau semua ditumpuk di akhir tahun, perencanaannya pasti nggak nutut. Sama kayak tadi ada beberapa fraksi yang menyampaikan bahwa, Gimana kalau tambahan dari pusat ini dimasukkan infrastruktur semua. Akhir tahun, Bos. Nanti SiLPA-nya tinggi lagi.” ujar Bupati Fawait usai mendengarkan pandangan fraksi-fraksi atas Nota Pengantar Keuangan Rancangan PAPBD 2026 yang disampaikan Bupati, Jumat (4/9/2026)
Pada prinsipnya, kata Gus Fawait, sapaan akrab Bupati Jember, dirinya setuju jika anggaran salah satunya diperuntukkan untuk perbaikan infrastruktur.
“Setuju saya untuk infrastruktur, tapi infrastruktur yang kiranya pengerjaannya tidak butuh waktu yang lama, sehingga tidak terjebak dalam SiLPA kembali,” ujarnya.
Maka dari itulah, kata Gus Fawait, perlu kehati-hatian dalam mengalokasikan anggaran terutama mendekati akhir tahun.
“Saya tidak melihat satu fraksi. Saya pikir, tadi saya lihat semua fraksi. Pada prinsipnya saya setuju ya bahwa infrastruktur prioritas kita. Tapi ingat, infrastruktur yang kiranya nanti bisa dikerjakan sampai akhir tahun tidak menimbulkan SiLPA baru lagi. Nanti kalau SiLPA-nya tinggi, nanti kena saya lagi, iya nggak? Begitu ya kawan-kawan,” tegasnya.
Memang persoalan infrastruktur menjadi salah satu point salam pandangan umum fraksi-fraksi. Salah satunya dalam Fraksi PDIP. Melalui juru bicara fraksi PDIP, Indi Naidha disampaikan, dengan adanya tambahan TKD sekitar Rp. 223,12 miliar, Pemerintah Kabupaten Jember memiliki ruang untuk mempercepat penanganan jalan rusak.
“Pemerintah sendiri telah merencanakan sekitar Rp. 400 miliar untuk menangani 527,68 km jalan pada Tahun Anggaran 2027. Jika menggunakan tolok ukur yang sama, maka Rp. 400 miliar setara dengan sekitar Rp. 757,69 juta per km,” ujar Indi Naidha.
Dengan perhitungan tersebut, kata Indi, tambahan TKD Rp. 223,12 miliar secara matematis setara dengan penanganan sekitar 294,5 km jalan.
“Karenanya, kami mendorong agar tambahan TKD tersebut digunakan untuk mempercepat penanganan jalan kabupaten pada Tahun Anggaran 2026. Dengan demikian, sebagian kebutuhan penanganan jalan yang semula direncanakan pada Tahun Anggaran 2027 dapat diselesaikan lebih dahulu dan mengurangi beban anggaran tahun berikutnya,” ujarnya.
Persoalan tambahan dana TKD Rp 223,12 Miliar ini juga diapresiasi oleh Fraksi Gerindra melalui juru bicara Alfian Andri Wijaya..
“Kami sangat mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Daerah dalam Pengembalian dana transfer pusat sebesar Rp 223,12 miliar. Langkah ini merupakan bentuk kerja keras dan diplomasi fiskal yang luar biasa. Pengembalian DAU ini adalah angin segar yang sangat dinantikan, karena memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi Kabupaten Jember untuk bergerak lebih lincah dalam melaksanakan pembangunan,” tegasnya.
Dijelaskan Fraksi Partai Gerindra telah mencermati substansi Rancangan Perubahan APBD Tahun 2026 ini.
“Kami menilai bahwa langkah-langkah korektif yang diambil Pemerintah Daerah terhadap perubahan kondisi fiskal adalah respons yang tepat. Kami mendukung penuh langkah rasionalisasi anggaran rutin, optimalisasi SILPA, serta upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui skema retribusi parkir yang kembali diaktifkan,” tegasnya.
Alfian menambahkan, kebijakan peningkatan belanja modal hingga 66,31 persen (menjadi Rp 667,87 miliar) adalah sebuah kabar baik.
“Partai Gerindra sangat mendukung prioritas pembangunan infrastruktur jalan dan penerangan jalan,” paparnya.
Sementara itu, Fraksi Nasdem melalui juru bicara David Handoko Seto menegaskan, dalam rencana P-APBD 2026, Fraksi NasDem mengamanahkan di Perubahan anggaran saat ini untuk memberikan porsi anggaran cukup terhadap saluran irigasi dan infrastruktur pertanian sebagai bentuk komitmen bahwa Jember terdepan dalam mendukung program prioritas pusat dan manfaat anggaran tersebut langsung bisa di rasakan oleh rakyat.
“Fraksi Nasdem berharap Pemerintah Kabupaten Jember memberikan dukungan nyata terhadap program pemerintah Pusat dalam hal ketahanan pangan, semakin hari lahan pertanian kita makin berkurang. Namun hal itu bukan kendala untuk tetap bisa mewujudkan ketahanan pangan dengan cara memperbaiki infrastruktur pendukung ketahanan pangan,” ujarnya.(*)
