JAKARTA, Sudutkota.id – Kasus dugaan keracunan yang kembali menimpa santri di Pondok Pesantren Manba’ul Hikam, Sidoarjo, mendorong Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara menyeluruh.
Evaluasi dinilai penting karena persoalan serupa terus berulang dan menyangkut keselamatan anak-anak penerima program.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya menyatakan keprihatinannya atas kondisi ratusan santri yang mengalami dugaan keracunan. Ia menilai keselamatan penerima manfaat harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program yang menyasar anak-anak dan santri.
“Tentu hati saya sangat berat dan prihatin mendengar ratusan anak-anak kita, khususnya para santri di Ponpes Manba’ul Hikam Sidoarjo mengalami keracunan massal,” ujar Atalia melalui wawancara WhatsApp, pada Rabu (2/9/2026).
Atalia mengatakan dirinya tidak ingin masuk terlalu jauh pada persoalan teknis seperti batas waktu makanan disimpan atau waktu pengolahan sebelum hasil investigasi resmi keluar. Menurutnya, aspek teknis semestinya telah menjadi bagian dari standar kerja para ahli gizi dan pengelola dapur yang bertanggung jawab menyediakan makanan.
Namun, ia menilai kasus yang berulang menunjukkan persoalan yang perlu dilihat lebih serius. Menurut Atalia, ketika kesalahan serupa terus terjadi, masalahnya tidak lagi semata-mata berkaitan dengan pengetahuan teknis, tetapi juga menyangkut kedisiplinan, komitmen terhadap keselamatan, dan efektivitas pengawasan.
Atalia juga menawarkan penguatan peran pesantren dalam penyediaan makanan melalui pengelolaan dapur secara mandiri. Menurutnya, pesantren memiliki ekosistem yang dapat mendukung pengelolaan tersebut dengan tetap disertai pengawasan berkala, sekaligus membuka peluang pemberdayaan ekonomi di lingkungan pesantren.
“Pesantren memiliki kemandirian ekosistem yang mumpuni untuk mengelola dapur sendiri. Berikan kepercayaan kepada mereka dengan pengawasan berkala, maka makanan yang disajikan akan lebih terjaga kualitasnya dan lebih dari itu hal ini juga akan memberdayakan ekonomi internal pesantren,” katanya.
Karena itu, Atalia mendorong agar skema MBG yang berjalan saat ini dievaluasi secara menyeluruh. Ia berharap evaluasi tidak hanya dilakukan setelah muncul kasus, tetapi mampu memperbaiki sistem agar persoalan keselamatan pangan tidak kembali terulang.
“Kedepannya kami mendorong skema MBG saat ini yang menyisakan begitu banyak masalah termasuk keracunan yang terus berulang, harus dievaluasi total,” tegasnya.
Atalia juga mengajak masyarakat mendoakan kesembuhan para santri yang masih menjalani perawatan agar dapat segera kembali beraktivitas di pondok.
