JAKARTA, Sudutkota.id – Keputusan mengalihkan pembelajaran ke rumah akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur dinilai perlu diikuti strategi agar siswa tidak kehilangan hak belajarnya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian menilai keselamatan anak memang harus menjadi prioritas ketika kualitas udara memburuk. Namun, pembelajaran dari rumah juga tidak boleh berhenti sebatas memindahkan kegiatan belajar dari ruang kelas ke rumah.
“Jangan sampai kita berhasil melindungi anak dari paparan asap, tetapi tanpa disadari membuat sebagian dari mereka tertinggal dalam belajar,” tegas Hetifah melalui keterangan tertulis, pada Selasa (1/9/2026).
Hingga Senin (31/8/2026), sejumlah wilayah di Kalimantan Timur telah menerapkan pembelajaran dari rumah. Kebijakan tersebut antara lain berlaku di Kabupaten Berau, Kabupaten Mahakam Ulu, dan Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser.
Di Kabupaten Berau, kebijakan itu mencakup 37 satuan pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB dengan jumlah 11.864 siswa. Pembelajaran dari rumah bahkan telah diperpanjang sebanyak dua kali.
Bagi Hetifah, kondisi tersebut menunjukkan karhutla telah memberikan dampak lebih luas daripada sekadar persoalan lingkungan. Ketika asap membuat kualitas udara memburuk, aktivitas sekolah ikut terdampak dan pemerintah harus mengambil keputusan yang cepat sekaligus terukur.
“Kalau udara di luar sudah tidak sehat, jangan memaksa anak-anak tetap datang ke sekolah. Kita semua ingin mereka terus belajar, tetapi tentu bukan dengan mengorbankan kesehatan mereka,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah daerah tidak menggunakan satu pola pembelajaran untuk seluruh wilayah. Kondisi akses internet, kepemilikan perangkat, serta lingkungan tempat tinggal siswa perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan metode belajar.
Daerah yang memiliki keterbatasan jaringan atau perangkat, misalnya, perlu mendapatkan alternatif pembelajaran yang tidak sepenuhnya bergantung pada sistem daring. Dengan begitu, keputusan belajar dari rumah tidak justru memperlebar kesenjangan antarsiswa.
Hetifah juga meminta informasi mengenai kualitas udara disampaikan secara berkala dan terbuka. Data tersebut penting bagi sekolah dan orang tua untuk menentukan kapan pembelajaran tatap muka dapat kembali dilakukan.
Dalam hal ini, ia mengingatkan adanya pedoman dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 20 Tahun 2026. Ketika ISPU berada pada angka 101–200 atau masuk kategori tidak sehat, pembelajaran tatap muka perlu dibatasi. Sementara pada ISPU 201–300, pembelajaran tatap muka dihentikan sementara dan dialihkan ke pembelajaran jarak jauh.
Menurut Hetifah, persoalan tersebut membutuhkan kerja lintas sektor karena dampak karhutla menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat.
“Asap karhutla masuk ke rumah-rumah kita, mengganggu pernapasan, aktivitas ekonomi, dan sekarang juga pendidikan anak-anak. Karena itu penanganannya harus lintas sektor. BPBD, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan pemerintah daerah harus bergerak dengan data yang sama dan koordinasi yang kuat,” katanya.
Sebagai anggota Komisi VIII yang membidangi penanggulangan bencana, Hetifah mendorong pemerintah tidak hanya berorientasi pada pemadaman karhutla. Penanganan juga harus memperhitungkan dampak turunannya terhadap kesehatan dan keberlangsungan pendidikan anak.
“Daerah harus menyiapkan pilihan yang fleksibel, baik daring maupun luring, sesuai kondisi anak dan wilayahnya. Yang paling penting, jangan menunggu keadaan menjadi parah. Kalau udara belum aman, anak-anak tidak perlu dipaksakan kembali ke sekolah. Pelajaran yang tertinggal masih bisa dikejar, tetapi kesehatan anak jauh lebih sulit digantikan,” pungkas Hetifah.
