JAKARTA, Sudutkota.id – Risiko kesehatan dan keselamatan masih menjadi persoalan yang harus diperhatikan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Wafatnya Ketua Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK) Palangka, Akhmad Rijani, setelah bertugas menangani karhutla menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian menilai peristiwa tersebut tidak boleh berhenti sebagai kabar duka. Pemerintah perlu menjadikannya momentum untuk mengevaluasi bagaimana petugas dan relawan dilindungi ketika menjalankan tugas di lapangan.
“Karhutla adalah bencana yang penanganannya membutuhkan keberanian dan ketangguhan para petugas serta relawan. Tetapi keberanian tidak boleh berarti mengabaikan keselamatan. Mereka juga harus mendapatkan perlindungan yang layak,” tegas Hetifah melalui keterangan tertulis, pada Minggu (30/8/2026).
Akhmad diketahui telah memimpin TSAK Palangka selama lebih dari 10 tahun. Bahkan sebelum kondisinya menurun, ia masih turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan setelah proses pemadaman. Bagi Hetifah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman terhadap petugas tidak otomatis berakhir ketika api berhasil dikendalikan.
Menurutnya, perlindungan petugas harus dibangun melalui standar operasional yang jelas. Pemeriksaan kesehatan sebelum bertugas, alat pelindung diri, kebutuhan air dan makanan, waktu istirahat, dukungan medis, hingga mekanisme penarikan personel ketika kondisi fisik menurun perlu dipastikan.
“Jangan sampai karena fokus mengejar api, kita lupa bahwa para petugas dan relawan juga manusia yang memiliki batas kemampuan fisik. Kalau ada yang sudah kelelahan atau kondisi kesehatannya menurun, harus ada mekanisme untuk menarik dan menggantinya. Keselamatan personel harus menjadi bagian dari SOP penanganan karhutla,” ujarnya.
Persoalan tersebut juga menyangkut relawan di tingkat desa dan kelurahan. Mereka sering kali menjadi kelompok pertama yang bergerak ketika kebakaran muncul di wilayahnya, sehingga kebutuhan pembekalan, perlengkapan, dan perlindungan kesehatan tidak semestinya dikesampingkan.
Hetifah pun mengingatkan bahwa perlindungan terbaik bagi petugas sebenarnya dimulai sebelum mereka berhadapan dengan api. Pencegahan, deteksi dini, edukasi masyarakat, serta kesiapsiagaan di tingkat desa dan kelurahan perlu diperkuat agar jumlah dan skala kebakaran dapat ditekan.
“Semakin efektif kita mencegah karhutla, semakin kecil pula risiko yang harus dihadapi para petugas dan relawan,” jelas politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Ia berharap wafatnya Akhmad menjadi evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan agar keselamatan personel tidak lagi ditempatkan sebagai pelengkap dalam operasi karhutla. Penanganan kebakaran, menurutnya, harus mampu melindungi bukan hanya masyarakat dari ancaman api, tetapi juga orang-orang yang berada di garis depan untuk memadamkannya.
