JAKARTA, Sudutkota.id – Pengendalian inflasi di daerah tidak bisa dilepaskan dari kondisi pasokan pangan. Anggota Komisi XI DPR RI, Annisa M.A. Mahesa menyoroti kondisi Kota Cilegon dan Kabupaten Serang yang merupakan kawasan industri, tetapi bukan sentra produksi pangan sehingga kebutuhan pangan masyarakat banyak bergantung pada distribusi dari daerah lain.
Hal tersebut disampaikan Annisa saat melakukan pendalaman terhadap Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Aida S. Budiman dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Menurut Annisa, karakteristik wilayah tersebut membuat ketersediaan dan harga pangan menjadi persoalan yang perlu diantisipasi. Gangguan distribusi atau perubahan pasokan dari daerah produsen dapat dengan cepat memengaruhi harga di kawasan industri.
Karena itu, ia meminta Aida menjelaskan strategi BI dalam memperkuat kerja sama antardaerah, terutama untuk menjaga pasokan sekaligus mengendalikan gejolak harga pangan.
“Langkah penguatan kerja sama antardaerah dan pengendalian harga seperti apa yang akan Ibu dorong, melalui instrumen seperti apa dan kebijakan apa yang akan Ibu dorong?” tanya Annisa.
Selain persoalan pasokan pangan, Annisa menilai pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi yang lebih kuat antara BI dengan pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus bekerja lebih efektif agar sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen dapat dicapai tanpa mengorbankan daya beli masyarakat.
“Kami ingin mengetahui pandangan Ibu mengenai bagaimana Ibu akan memperkuat efektivitas TPID dan sinergi pusat-daerah agar sasaran inflasi 2,5 persen plus minus 1 persen tercapai sekaligus daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.
Annisa juga mengingatkan bahwa stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan. Kebijakan pengendalian inflasi jangan sampai justru menekan aktivitas ekonomi daerah, sementara kebijakan untuk mendorong pertumbuhan juga perlu memperhitungkan risiko munculnya tekanan harga.
“Bagaimana Ibu bisa menyelaraskan inklusivitas tersebut agar pengendalian harga tidak mengorbankan geliat ekonomi daerah dan sebaliknya pertumbuhan tidak memicu tekanan inflasi yang akan merugikan masyarakat?” pungkasnya.
Menjawab pertanyaan tersebut, Aida S. Budiman menyatakan komitmennya untuk memperkuat sinergi kebijakan BI dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Sinergi tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
