JAKARTA, Sudutkota.id – Penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak hanya membutuhkan bantuan cepat, tetapi juga ketepatan data. Komisi VIII DPR RI mengingatkan, data yang berbeda atau tidak diperbarui dapat memengaruhi ketepatan pemerintah dalam menangani kebutuhan masyarakat terdampak.
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyampaikan perhatian tersebut setelah melihat langsung kondisi penanganan bencana di Posko Bencana Alam Gempa Bumi, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Senin (24/8/2026).
Selly melihat koordinasi antar-kementerian dan lembaga dalam penanganan bencana sudah berjalan. BNPB menjadi koordinator dengan dukungan sejumlah unsur, termasuk TNI, Polri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Kesehatan.
Namun, keterlibatan banyak pihak tersebut menurutnya harus dibarengi dengan satu basis data yang sama. Tanpa data yang terintegrasi, masing-masing instansi berpotensi memiliki informasi berbeda mengenai kondisi warga maupun kerusakan di wilayah terdampak.
“Kalau yang saya lihat bahwa hari ini koordinasi antara kementerian dan lembaga di bawah BNPB ini sudah lebih bagus. Namun, penguatan koordinasi tersebut perlu diikuti dengan pengelolaan data yang terintegrasi agar setiap pihak memiliki informasi yang sama,” ujar Selly.
Menurut Selly, persoalan data memiliki konsekuensi langsung terhadap masyarakat. Informasi mengenai jumlah warga terdampak, kondisi rumah, fasilitas umum, serta kebutuhan di lokasi pengungsian menjadi dasar untuk menentukan bantuan dan langkah pemulihan.
Karena itu, data tidak cukup dikumpulkan sekali. Kondisi masyarakat dan kerusakan akibat bencana dapat berubah seiring waktu sehingga pemerintah perlu melakukan pemutakhiran secara berkala.
“Hanya pendataannya jangan sampai tumpang tindih. Kemudian mereka juga bisa bersinergi untuk bisa melakukan updating data secara kontinu,” tegas legislator Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Ia menilai kebutuhan akan data yang akurat semakin penting ketika penanganan mulai memasuki tahap pemulihan. Pemerintah harus menentukan fasilitas mana yang perlu diperbaiki, rumah warga yang harus dipulihkan, serta layanan dasar yang harus segera dikembalikan.
Dengan demikian, koordinasi lintas kementerian dan lembaga tidak berhenti pada masa tanggap darurat. Sistem pendataan yang terpadu juga diperlukan agar proses rehabilitasi dan pemulihan berjalan berdasarkan kondisi terbaru di lapangan.
Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI akan terus memantau penanganan gempa di NTT. Selly berharap pemerintah dapat memperkuat koordinasi sekaligus memastikan pembaruan data dilakukan secara berkelanjutan agar bantuan dan pemulihan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
