JAKARTA, Sudutkota.id – Komisi X DPR RI meminta Badan Pusat Statistik (BPS) mempercepat perbaikan data desil masyarakat yang tidak sesuai dengan kondisi faktual. Persoalan ini dinilai penting karena kesalahan klasifikasi dapat berpengaruh terhadap akses masyarakat terhadap berbagai program bantuan pemerintah.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani mengatakan masyarakat yang mengajukan sanggah atas data desil harus mendapatkan kepastian waktu penyelesaian. Ia meminta proses koreksi melalui kanal yang disediakan BPS tidak berlangsung berlarut-larut.
“Target untuk perbaikan desil ini kami tadi menyampaikan agar maksimal 2 minggu harus tuntas ketika masyarakat kita mengajukan sanggah desil tersebut melalui kanal-kanal yang sudah disiapkan oleh BPS RI,” ujar Lalu kepada wartawan, Rabu (2/9/2026).
Selain kecepatan layanan, Lalu meminta BPS memperbarui data secara berkala dan membuka informasi mengenai dasar penentuan desil. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui sumber data yang digunakan agar dapat memahami sekaligus mengoreksi apabila terdapat ketidaksesuaian.
“Kami menekankan bahwa BPS harus melakukan pemutakhiran data. Yang kedua, BPS juga harus menjelaskan kepada masyarakat sumber data yang digunakan di dalam menentukan desil,” katanya.
Lalu menilai akurasi desil berkaitan erat dengan ketepatan sasaran program pemerintah. Ia menyoroti potensi masyarakat kehilangan hak atas bantuan apabila kondisi ekonominya tercatat tidak sesuai, termasuk dalam program pendidikan seperti KIP Kuliah. Penguatan kualitas data juga semakin penting karena BPS mendapat peran dalam pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Penguatan peran tersebut juga berkaitan dengan dukungan anggaran yang dibutuhkan BPS untuk menjalankan berbagai program prioritas pada 2027. Dalam pembahasan bersama Komisi X, Lalu menyebut alokasi BPS dalam Nota Keuangan sekitar Rp6,4 triliun. Namun, sejumlah program prioritas masih belum terakomodasi sehingga diperlukan tambahan anggaran.
“Dari anggaran tersebut ternyata sangat banyak program-program prioritas yang belum masuk. Sehingga tadi kami menyimpulkan di rapat, perlu adanya anggaran tambahan agar program-program prioritas tersebut bisa dilaksanakan di tahun 2027,” pungkasnya.
