JAKARTA, Sudutkota.id – Upaya meningkatkan budaya membaca di Indonesia masih menghadapi persoalan dukungan anggaran. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati menilai tambahan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) sebesar Rp50 Miliar belum sebanding dengan kebutuhan literasi masyarakat yang sangat luas.
Kurniasih menyampaikan hal tersebut setelah memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/8/2026). Dalam kunjungan itu, ia melihat sejumlah inovasi Perpustakaan Provinsi Jawa Timur yang dinilai mampu memperluas akses masyarakat terhadap buku dan layanan literasi.
Menurut Kurniasih, pengalaman Jawa Timur menunjukkan bahwa perpustakaan tidak cukup hanya mengandalkan gedung dan koleksi buku. Layanan digital, perpustakaan keliling, hingga perluasan akses ke wilayah terpencil menjadi bagian penting agar literasi tidak hanya dinikmati masyarakat di perkotaan.
“Kami tentu saja selalu men-support dan mendukung kemajuan perpustakaan-perpustakaan, tidak hanya di tingkat provinsi, tidak hanya di kota dan kabupaten, tetapi kami juga berharap perpustakaan sampai di tingkat desa,” ujar Kurniasih.
Namun, perluasan layanan tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai. Kurniasih karena itu mendorong pemerintah meningkatkan anggaran Perpusnas pada tahun anggaran mendatang agar kebutuhan bahan bacaan dan pengembangan layanan literasi dapat ditangani secara lebih luas.
“Karena saat ini kenaikannya masih Rp50 miliar, tentu saja ini belum mencukupi kebutuhan literasi masyarakat,” katanya.
Kurniasih menilai persoalan anggaran menjadi semakin penting karena kebutuhan bahan bacaan harus menjangkau masyarakat di berbagai daerah. Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan perpustakaan yang sudah maju, sementara wilayah lain masih kesulitan mendapatkan akses buku dan layanan literasi.
Dalam kunjungan ke Jawa Timur, Komisi X juga melihat sejumlah program yang dapat menjadi contoh pengembangan layanan perpustakaan. Perpustakaan Provinsi Jawa Timur disebut memiliki sekitar 400 ribu koleksi buku, layanan digital, serta perpustakaan keliling yang menjangkau wilayah 3T dan daerah terpencil. Tingkat kegemaran membaca di wilayah tersebut juga disebut telah mencapai lebih dari 90 persen.
Selain memperluas akses membaca, Kurniasih menilai perpustakaan memiliki fungsi menjaga kekayaan intelektual dan sejarah. Ia menyoroti pendokumentasian naskah-naskah kuno sebagai upaya agar warisan sejarah tidak hilang maupun mengalami distorsi.
Aspek inklusivitas juga menjadi perhatian. Fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas dinilai penting agar akses terhadap pengetahuan tidak dibatasi kondisi fisik maupun lokasi masyarakat.
“Kita ingin perpustakaan benar-benar menjadi ruang yang inklusif, sehingga seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dapat memperoleh akses yang sama terhadap pengetahuan dan literasi,” pungkasnya.
Kurniasih menegaskan penguatan budaya membaca tidak dapat dibebankan hanya kepada perpustakaan. Pemerintah, DPR, komunitas, dan masyarakat perlu bekerja bersama, termasuk memastikan dukungan anggaran mampu mengikuti kebutuhan literasi yang terus berkembang.
“Kami di rapat-rapat Komisi X DPR RI akan terus berjuang untuk bisa menumbuhkan semangat literasi. Ini tanggung jawab kita bersama. Mari kita berkolaborasi untuk meningkatkan tingkat literasi anak bangsa kita,” tegasnya.
