JAKARTA, Sudutkota.id – Hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan, sektor pendidikan masih menyisakan pekerjaan rumah yang tidak kecil. Program transformasi digital, revitalisasi sekolah rusak, hingga peningkatan kesejahteraan guru dinilai menjadi langkah positif, tetapi keberhasilannya tetap bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan pemerataan manfaat.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengatakan perhatian pemerintah terhadap pendidikan perlu terus dilanjutkan sekaligus diperkuat. Menurut dia, berbagai program yang telah berjalan harus menjadi pijakan untuk menyelesaikan persoalan pendidikan yang belum tuntas, bukan sekadar menjadi daftar capaian pemerintah.
“Untuk 2027, mudah-mudahan hal-hal yang belum tuntas akan terus diperbaiki kembali. Kami tentu saja di DPR RI maupun DPD RI akan juga secara aktif melakukan fungsi, baik legislasi maupun fungsi pengawasan, yang akan membantu agar program dan visi-visi tersebut bisa terlaksana,” ujar Hetifah kepada media sebelum mengikuti Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Hetifah menilai transformasi digital pendidikan, revitalisasi sekolah yang rusak, serta peningkatan kesejahteraan guru merupakan sejumlah kebijakan yang patut diapresiasi. Namun, implementasinya tetap perlu dikawal agar tidak berhenti pada kebijakan di atas kertas.
Di titik inilah fungsi pengawasan DPR menjadi penting. Sebab, pembangunan pendidikan tidak hanya diukur dari banyaknya program yang diluncurkan, tetapi juga dari seberapa jauh kebijakan tersebut benar-benar dirasakan siswa, guru, dan masyarakat di berbagai daerah.
Hetifah juga menilai penyelesaian revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) menjadi pekerjaan legislasi yang mendesak. Regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan fondasi hukum yang lebih kuat bagi berbagai kebijakan pendidikan pemerintah.
“Apalagi tahun ini kita berharap Undang-Undang Sisdiknas yang sedang direvisi akan diselesaikan. Tentu pidato hari ini akan sangat penting sekali untuk memayungi hal-hal positif agar bisa mendapatkan satu posisi hukum yang lebih kuat lagi,” katanya.
Namun, persoalan pendidikan menurut Hetifah tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur maupun penguatan regulasi. Pemerataan akses dan mutu pendidikan masih menjadi tantangan yang harus dijawab pemerintah.
Ia menegaskan, latar belakang ekonomi dan tempat tinggal tidak boleh menentukan apakah seorang anak memperoleh pendidikan yang layak atau tidak. Target pemerintah untuk memperpanjang wajib belajar menjadi 13 tahun juga harus diikuti dengan kebijakan yang mampu mencegah anak keluar dari sistem pendidikan.
“Tidak boleh ada anak-anak Indonesia yang putus sekolah lagi atau tidak sekolah dan wajib belajar akan kita tingkatkan menjadi 13 tahun,” ujar Hetifah.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan pendidikan seharusnya tidak hanya dilihat dari anggaran dan program, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan tidak ada anak yang tertinggal.
Karena itu, DPR berjanji terus mengawal kebijakan pendidikan melalui fungsi legislasi dan pengawasan. Agenda 2027 pun tidak cukup hanya melanjutkan program yang sudah berjalan, tetapi harus diarahkan untuk menutup celah yang masih terbuka, terutama terkait pemerataan akses, kualitas pembelajaran, kondisi sekolah, serta kesejahteraan guru.
“Jadi, apa pun kondisi dan latar belakang keluarga, di mana pun mereka tinggal, itu harus mendapatkan hak-hak pendidikannya atas pendidikan yang bermutu dan berkualitas,” pungkasnya.
