Sudutkota.id – Kenaikan harga sejumlah bahan pokok di Kota Malang mulai menunjukkan tekanan di tingkat pasar. Harga daging sapi merangkak naik dalam dua pekan terakhir, sementara beras premium tak hanya mengalami kenaikan harga, tetapi sejumlah mereknya mulai sulit diperoleh pedagang.
Kondisi tersebut terungkap saat Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Bunulrejo, Kamis (13/8/2026).
Situasi ini menjadi sinyal yang patut diwaspadai. Sebab, persoalan yang muncul bukan lagi sebatas kenaikan harga, melainkan mulai menyentuh ketersediaan komoditas tertentu. Jika pasokan terus berkurang sementara kebutuhan masyarakat tetap tinggi, tekanan terhadap harga berpotensi semakin besar.
Kepala Diskopindag Kota Malang, Dr Eko Sri Yuliadi SSos MM, membenarkan adanya kenaikan harga daging sapi dalam dua pekan terakhir.
Harga daging sapi yang sebelumnya berada di kisaran Rp140 ribu per kilogram kini naik menjadi sekitar Rp150 ribu per kilogram di tingkat pasar. Sementara harga dari Rumah Potong Hewan (RPH) berada di kisaran Rp145 ribu per kilogram.
“Kami dengan tim dari dinas perdagangan sudah mengecek ke lokasi. Memang harga daging sapi naik. Kalau di RPH dijual Rp145 ribu per kilogram, di pasaran sekitar Rp150 ribu,” ujar Eko usai melakukan sidak di Pasar Bunulrejo.
Menurut Eko, kenaikan harga tersebut salah satunya dipengaruhi semakin terbatasnya ketersediaan sapi lokal. Kondisi itu membuat RPH maupun pemotong harus mencari pasokan sapi dari luar daerah.
“Daging sapi lokalnya agak menipis. Akhirnya RPH atau pemotong sapi semuanya dari sapi impor. Itu yang memicu kenaikan, karena impor juga dipengaruhi nilai tukar dolar,” jelasnya.
Namun, di tengah kenaikan harga tersebut, Pemkot Malang belum mengambil langkah berupa operasi pasar khusus daging sapi. Diskopindag masih memilih melakukan pemantauan harga di sejumlah pasar sebelum menentukan kebijakan lebih lanjut.
“Kalau operasi pasar untuk daging sementara belum. Tetapi kami tetap memantau perkembangan di setiap pasar,” tegas Eko.
Tekanan harga juga terjadi pada komoditas beras premium. Eko mengatakan harga beras kemasan mengalami kenaikan sekitar Rp5 ribu per sak.
Pemerintah memastikan stok beras secara umum masih tersedia dan pemantauan akan diperluas ke seluruh pasar tradisional di Kota Malang.
“Harga beras tadi sudah saya cek, naik sekitar Rp5 ribu satu sak. Nanti kami akan cek semua pasar. Karena beras ini kebutuhan pokok masyarakat,” katanya.
Eko menjelaskan, kenaikan harga beras premium antara lain dipengaruhi meningkatnya biaya produksi dan operasional, mulai dari kemasan, transportasi hingga distribusi.
“Perubahan harga dari biaya produksi itu berpengaruh. Ada kenaikan biaya kantong plastik, transportasi dan lain sebagainya yang akhirnya mempengaruhi harga jual di pasar,” jelasnya.
Pemkot Malang juga memastikan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog tetap berjalan. Beras SPHP disebut masih tersedia dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp60 ribu untuk kemasan lima kilogram.
Namun, klaim bahwa stok masih aman tetap perlu diuji dengan kondisi riil di lapangan. Sebab, pedagang mulai mengeluhkan berkurangnya pilihan merek dan tersendatnya pasokan beras premium tertentu.
Salah satu pedagang toko pracangan di Pasar Bunulrejo, Supri, mengatakan harga beras premium kemasan lima kilogram yang sebelumnya sekitar Rp79 ribu kini naik menjadi sekitar Rp83 ribu.
Menurutnya, persoalan yang dihadapi pedagang bukan hanya kenaikan harga, tetapi juga ketersediaan barang.
“Semua beras premium naik. Selain naik, barangnya juga tidak ada. Dulu ada sekitar 20 merek yang saya jual, sekarang tinggal lima saja. Yang lainnya tidak punya barang,” ungkap Supri.
Kondisi tersebut menunjukkan masyarakat menghadapi dua tekanan sekaligus, yakni harga yang meningkat dan pilihan barang yang semakin terbatas.
Menurut Supri, kondisi itu mulai terasa sejak awal Agustus. Bahkan, beras medium juga mulai sulit ditemukan di pasaran.
Meski harga naik, permintaan masyarakat terhadap beras tetap tinggi. Kenaikan harga belum membuat konsumen berhenti membeli karena beras merupakan kebutuhan pokok yang sulit ditunda.
“Pembeli tidak berkurang. Mereka tetap butuh makan nasi, tetap dibeli,” katanya.
Kenaikan harga juga mulai memukul pedagang daging sapi di Pasar Bunulrejo.
Sarpin, salah satu pedagang daging sapi, mengaku volume penjualannya turun cukup tajam sejak harga daging meningkat.
Jika sebelumnya mampu menjual sekitar 50 kilogram daging sapi per hari, kini penjualannya hanya berkisar 15 hingga 30 kilogram per hari.
“Berkurangnya pasokan sapi dan mahalnya harga sapi mempengaruhi kenaikan harga daging. Saya berharap harga daging sapi kembali normal, supaya pembeli kembali ramai,” ujarnya.
Untuk kebutuhan rawon, harga daging sapi berada di kisaran Rp140 ribu per kilogram. Sementara daging dengan kualitas lebih bagus mencapai sekitar Rp150 ribu per kilogram. Adapun jeroan berada di kisaran Rp60 ribu per kilogram.
Penurunan volume penjualan tersebut menjadi gambaran bahwa kenaikan harga mulai berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi di tingkat pedagang.
Pedagang kehilangan volume transaksi, sedangkan konsumen berpotensi mengurangi jumlah pembelian atau menyesuaikan kualitas barang yang dibeli.
Kondisi tersebut membuat langkah Pemkot Malang menjadi sorotan. Sidak dan pemantauan harga memang penting, tetapi belum cukup apabila tren kenaikan terus berlangsung dan pasokan sejumlah komoditas mulai tersendat.
Pemerintah perlu memastikan apakah persoalan hanya terjadi pada merek atau komoditas tertentu, atau justru merupakan indikasi gangguan distribusi yang lebih luas.
Sebab, ketika harga daging sapi naik dan beras premium mulai sulit diperoleh, tekanan paling nyata dirasakan masyarakat sebagai konsumen akhir.
Jika pasokan terus menipis dan harga kembali bergerak naik, ruang masyarakat untuk menyesuaikan pengeluaran kebutuhan pokok akan semakin sempit.
Karena itu, pemantauan pasar perlu diikuti langkah konkret dan cepat. Jangan sampai pemerintah baru bergerak ketika kenaikan harga sudah terlanjur membebani masyarakat dan pedagang kecil.
Di tengah klaim stok masih aman, kondisi di lapangan justru memperlihatkan adanya komoditas yang mulai sulit diperoleh. Perbedaan antara data pemerintah dan keluhan pedagang inilah yang perlu segera dijawab dengan pengecekan distribusi secara menyeluruh, bukan sekadar pencatatan harga di pasar.
