Sudutkota.id – Komisi B DPRD Kota Malang menegaskan bahwa evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) tidak cukup hanya dilakukan melalui rapat formal di ruang komisi.
Untuk memastikan berbagai program berjalan efektif dan tepat sasaran, DPRD memilih turun langsung ke lapangan guna melihat kondisi riil sekaligus menyerap aspirasi masyarakat.
Langkah tersebut dilakukan Anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, bersama Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, beserta jajaran Bidang Perdagangan saat meninjau Pasar Klojen.
Kunjungan lapangan itu dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan dan pengembangan pasar rakyat.
Bayu Rekso Aji mengatakan, kunjungan langsung menjadi cara paling efektif untuk mencocokkan laporan yang diterima DPRD dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Evaluasi kinerja OPD tidak selalu dilakukan di ruang rapat Komisi DPRD. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh, kami juga menjadwalkan kunjungan lapangan guna melihat langsung kondisi riil, mendengar masukan, dan mencocokkan laporan dengan fakta di lapangan,” ujar Bayu.saat dikonfirmasi Sudutkota.id, Jumat (19/6/2026).
Menurutnya, pasar rakyat memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi daerah karena menjadi pusat aktivitas perdagangan masyarakat. Karena itu, berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan pedagang maupun pengunjung perlu segera dipetakan dan ditangani secara serius.
Dalam peninjauan tersebut, Komisi B DPRD Kota Malang menyoroti sejumlah aspek penting, mulai dari kebersihan lingkungan pasar, penataan kios dan los, kondisi fasilitas umum, aksesibilitas pengunjung, hingga upaya peningkatan daya saing pasar tradisional di tengah pesatnya perkembangan pusat perbelanjaan modern.
“Kami ingin memastikan berbagai persoalan yang ada dapat teridentifikasi dengan baik sehingga langkah perbaikan dan penataan pasar dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Bayu menambahkan, hasil kunjungan lapangan tersebut akan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar dalam menyusun rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Kota Malang.
Sementara itu, Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menyambut baik langkah Komisi B DPRD yang memilih melakukan pengawasan secara langsung di lapangan.
Menurutnya, sinergi antara legislatif dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan pasar rakyat yang lebih tertata, nyaman, dan mampu bersaing.
“Melalui peninjauan langsung ini, kami dapat melihat berbagai persoalan secara lebih objektif sekaligus mendengarkan aspirasi pedagang. Hasilnya akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan prioritas program perbaikan dan penataan pasar ke depan,” kata Eko.
Ia menjelaskan, masukan dari para pedagang dan hasil pemantauan lapangan akan menjadi dasar dalam menyusun langkah pembenahan yang lebih efektif, mulai dari peningkatan sarana dan prasarana hingga penguatan tata kelola pasar.
Kunjungan ini diharapkan tidak berhenti pada tahap identifikasi persoalan semata. Para pedagang berharap hasil evaluasi tersebut dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan kenyamanan pasar rakyat di Kota Malang.
Di tengah perubahan pola belanja masyarakat, revitalisasi dan penguatan pasar tradisional dinilai menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan agar pasar rakyat tetap menjadi pilihan utama sekaligus mampu menjaga perputaran ekonomi lokal.
