Sudutkota.id – Komisi II DPR RI menyatakan dukungan terhadap usulan tambahan anggaran yang diajukan sejumlah mitra kerjanya dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Namun di balik dukungan tersebut, DPR mengingatkan agar setiap tambahan anggaran benar-benar diikuti dengan ukuran kinerja yang jelas dan manfaat yang dapat dirasakan publik.
Dalam rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Kamis (11/6/2026). Komisi II menerima penyampaian pagu indikatif masing-masing lembaga sekaligus mendukung usulan tambahan anggaran yang diajukan.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Arya Bima, mengatakan seluruh usulan tersebut akan menjadi bagian dari pembahasan lanjutan RAPBN 2027. Menurut dia, kebutuhan tambahan anggaran diperlukan agar program prioritas nasional dan pelayanan publik tidak terhambat oleh keterbatasan fiskal.
“Komisi II DPR RI telah menerima penyampaian pagu indikatif RAPBN Tahun Anggaran 2027 dari Kemendagri, BNPP, DKPP, dan OIKN. Selanjutnya seluruh usulan tersebut akan kami bahas lebih mendalam dalam pembahasan RAPBN Tahun 2027 berikutnya,” kata Arya.
Dalam rapat tersebut, Kemendagri memperoleh pagu indikatif sebesar Rp4,456 Triliun, termasuk alokasi untuk DKPP sebesar Rp39,048 Miliar. Sementara BNPP mendapatkan pagu indikatif Rp213,206 Miliar dan OIKN Rp6,720 Triliun.
Meski demikian, Komisi II menilai angka tersebut belum cukup untuk menopang seluruh target program yang dibebankan kepada masing-masing lembaga. Karena itu, DPR mendukung tambahan anggaran yang diajukan, termasuk usulan OIKN yang mencapai Rp15,206 Triliun, Kemendagri Rp6,278 Triliun, serta BNPP Rp2,301 Miliar.
Dukungan terhadap tambahan anggaran IKN menjadi salah satu poin yang paling menyita perhatian. Di tengah ruang fiskal yang terbatas dan meningkatnya tuntutan efisiensi belanja negara, kebutuhan pendanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara kembali menjadi perdebatan publik.
Komisi II menilai pembangunan IKN tetap merupakan proyek strategis nasional yang membutuhkan kepastian pendanaan. Namun DPR juga mengingatkan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan harus disertai target yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Program yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik dan proyek strategis nasional harus menjadi prioritas. Jangan sampai keterbatasan anggaran menghambat keberlanjutan program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Arya.
Selain mendukung tambahan anggaran, Komisi II meminta Kemendagri dan OIKN segera menyerahkan matriks rinci program prioritas yang terdampak oleh pagu indikatif 2027. Langkah ini dinilai penting agar DPR dapat mengukur secara objektif program mana yang benar-benar membutuhkan tambahan pendanaan dan mana yang masih bisa dioptimalkan melalui efisiensi.
Permintaan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa pembahasan anggaran tidak lagi hanya berfokus pada besaran angka, tetapi juga efektivitas penggunaan dana negara.
Komisi II juga meminta seluruh mitra kerja menyerahkan rincian penggunaan anggaran tahun sebelumnya, termasuk target, capaian kinerja, serta perubahan alokasi yang terjadi sepanjang tahun berjalan. Data tersebut akan menjadi dasar evaluasi DPR dalam menilai efektivitas belanja negara sebelum menyetujui tambahan anggaran pada tahun mendatang.
Di tengah tekanan fiskal dan tingginya kebutuhan pembiayaan pembangunan, pembahasan RAPBN 2027 diperkirakan tidak hanya berkutat pada besaran anggaran, tetapi juga menyangkut pertanyaan yang lebih mendasar: sejauh mana uang negara benar-benar menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
