Sudutkota.id – Pemerintah Kabupaten Malang mulai melakukan langkah serius untuk memperkuat kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
Salah satunya melalui Rapat Koordinasi Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tahun 2026 yang dipimpin langsung Bupati Malang HM Sanusi, Senin (1/6/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Anusapati Kantor Bupati Malang tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar, para direktur RSUD, kepala puskesmas, serta pengelola BLUD se-Kabupaten Malang.
Kegiatan ini menjadi tindak lanjut dari Program Sambang Puskesmas yang selama satu bulan terakhir dilakukan Bupati Malang bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Malang.
Dari kunjungan tersebut, berbagai persoalan pelayanan kesehatan di lapangan berhasil dipetakan, mulai dari kebutuhan fasilitas, kualitas pelayanan, hingga tata kelola pengelolaan anggaran kesehatan.
Bupati Malang, HM Sanusi menegaskan bahwa status BLUD yang dimiliki puskesmas maupun rumah sakit daerah harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu pelayanan masyarakat.
Fleksibilitas pengelolaan keuangan yang dimiliki BLUD, menurutnya, tidak boleh hanya menjadi instrumen administratif, melainkan harus benar-benar digunakan untuk mempercepat pelayanan dan meningkatkan kualitas kesehatan warga.
“Hasil Sambang Puskesmas yang telah kita lakukan harus menjadi pijakan untuk melakukan perbaikan. Seluruh pengelola BLUD harus meningkatkan kinerja, memperkuat tata kelola yang akuntabel, serta memastikan setiap program yang dijalankan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” tegas Sanusi.
Menurutnya, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus terus ditingkatkan. Karena itu, sinergi antara puskesmas, RSUD, dan organisasi perangkat daerah terkait menjadi kunci untuk menghadirkan layanan kesehatan yang terintegrasi, cepat, dan berkualitas.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar mengungkapkan bahwa hasil evaluasi dari Program Sambang Puskesmas menemukan sejumlah persoalan yang perlu segera ditindaklanjuti.
Salah satunya adalah kondisi sarana dan prasarana beberapa puskesmas yang masih memerlukan rehabilitasi maupun peningkatan fasilitas pelayanan.
Dari hasil pemantauan di lapangan, masih ditemukan bangunan puskesmas yang membutuhkan perbaikan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Kondisi tersebut menjadi perhatian khusus dalam penyusunan program pembangunan kesehatan tahun 2026.
“Hasil evaluasi menunjukkan masih ada fasilitas pelayanan kesehatan yang perlu mendapat perhatian. Perbaikan sarana dan prasarana harus dilakukan secara bertahap dan terukur agar kualitas layanan semakin meningkat,” ujar Budiar.
Ia menambahkan, keberhasilan pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan tata kelola keuangan yang baik, tetapi juga ditopang fasilitas yang memadai. Dengan dukungan infrastruktur yang layak, masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih cepat, aman, dan nyaman.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengelolaan BLUD di seluruh puskesmas dan RSUD.
Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin profesional, merata, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Malang.
Evaluasi menyeluruh terhadap hasil Sambang Puskesmas juga akan menjadi dasar penyusunan kebijakan strategis sektor kesehatan pada tahun mendatang, termasuk peningkatan fasilitas kesehatan, penguatan sumber daya manusia, serta optimalisasi tata kelola pelayanan publik di bidang kesehatan.
