KOTA MALANG, Sudutkota.id – Wali Kota Malang, Dr. Wahyu Hidayat menegaskan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial tunai daerah Tahun Anggaran 2026.
Ia meminta seluruh perangkat daerah tidak hanya memastikan bantuan diterima masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga memperkuat pemutakhiran data serta kualitas pelayanan kepada warga.
Hal tersebut disampaikan Wahyu saat memimpin apel pagi di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Dalam kesempatan tersebut, Pemkot Malang juga menyerahkan bantuan sosial tunai daerah serta 40 unit kursi roda bagi penyandang disabilitas sebagai bagian dari implementasi program Ngalam Santun dan Ngalam Ngopeni.
Wahyu mengatakan, bantuan sosial merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan perhatian dan dukungan.
“Setiap apel pagi harus menjadi momentum untuk menyelaraskan irama langkah dan menguatkan komitmen dalam memberikan pelayanan yang profesional, berintegritas, dan penuh kepedulian,” ujar Wahyu, Senin (28/9/2026).
Menurutnya, pelayanan pemerintah tidak cukup hanya dilakukan secara cepat dan tepat. Aparatur juga harus mampu memahami kondisi masyarakat dan menghadirkan solusi atas persoalan yang mereka hadapi.
Dalam penyaluran bansos, Wahyu menekankan agar bantuan benar-benar diberikan kepada penerima yang memenuhi kriteria. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya untuk kelompok lansia dan penyandang disabilitas pada desil 1 hingga 5.
Namun, Wahyu mengingatkan penggunaan data tersebut harus tetap dibarengi dengan proses verifikasi dan validasi di lapangan.
“Karena itu saya minta perangkat daerah terkait untuk terus memperkuat pemutakhiran data, pemantauan, dan evaluasi agar program berjalan transparan dan tepat sasaran,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh petugas yang berhubungan langsung dengan masyarakat memberikan pelayanan secara ramah, sabar, dan penuh empati.
Wahyu secara khusus mengingatkan agar tidak ada pungutan dalam proses penyaluran bantuan.
“Pastikan tidak ada pungutan atau biaya dalam bentuk apapun. Jika ada kendala atau ketidaksesuaian data, segera tindak lanjuti melalui mekanisme pengaduan yang telah tersedia,” katanya.
Perhatian khusus, lanjut Wahyu, harus diberikan kepada kelompok lansia dan penyandang disabilitas. Selain memastikan hak mereka terpenuhi, pemerintah juga wajib menjaga martabat penerima bantuan.
“Pastikan hak dan martabat mereka tetap dihormati,” ujarnya.
Dalam apel tersebut, Wahyu juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN Pemerintah Kota Malang yang telah menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang tengah mengalami musibah.
Ia menyampaikan terima kasih atas bantuan yang telah disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Menurutnya, kepedulian tersebut merupakan bentuk solidaritas dan kehadiran pemerintah bersama masyarakat ketika terjadi bencana.
“Semoga bantuan yang telah disalurkan melalui Baznas ini dapat meringankan beban dan menjadi wujud nyata solidaritas kita,” ungkap Wahyu.
Selain itu, Wahyu memberikan apresiasi kepada sejumlah kelurahan yang berhasil meraih prestasi dalam lomba pawai kemerdekaan tingkat Kota Malang tahun 2026.
Lima kelurahan yang disebut sebagai pemenang yakni Kelurahan Arjowinangun, Dinoyo, Sukun, Gadang Kasri, dan Purwantoro.
Wahyu juga memberikan apresiasi kepada para camat, lurah, ketua RT, RW, serta seluruh warga yang ikut menyukseskan kegiatan tersebut.
Menurutnya, pawai kemerdekaan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menunjukkan kreativitas, kebersamaan, dan partisipasi masyarakat dalam membangun kehidupan sosial di wilayah masing-masing.
Pada kesempatan yang sama, Wahyu turut mengapresiasi sejumlah perangkat daerah yang berhasil meraih nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tertinggi berdasarkan evaluasi AKIP tahun 2026.
Lima perangkat daerah tersebut yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pendapatan Daerah, serta Inspektorat Daerah Kota Malang.
Wahyu berharap capaian tersebut tidak berhenti sebagai sebuah penghargaan, tetapi menjadi pemicu untuk meningkatkan kualitas kinerja dan kapasitas sumber daya manusia di masing-masing perangkat daerah.
“Semoga capaian ini terus mendorong peningkatan kinerja serta kapasitas sumber daya manusia di lingkungan perangkat daerah,” katanya.
Ia juga mendorong perangkat daerah lainnya agar menjadikan capaian tersebut sebagai motivasi untuk memperbaiki sekaligus meningkatkan akuntabilitas kinerja.
Tak hanya soal pelayanan dan kinerja birokrasi, Wahyu juga menyinggung penghargaan Indonesia Halal Award (IHYA) 2026 yang diterima Pemerintah Kota Malang pada 24 September 2026.
Kota Malang kembali mendapatkan penghargaan sebagai pemerintah daerah kabupaten/kota terbaik dalam mendukung program halal.
Wahyu menyebut, capaian tersebut menjadi catatan tersendiri karena Kota Malang selama dua tahun berturut-turut menjadi satu-satunya kabupaten/kota di Indonesia yang menerima penghargaan pada kategori tersebut.
Menurutnya, penghargaan itu merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, perangkat daerah, pelaku usaha, khususnya UMKM, serta berbagai pihak yang ikut membangun ekosistem halal di Kota Malang.
“Penghargaan ini tentu menjadi bukti komitmen dan kerja sama bersama dalam membangun ekosistem halal di Kota Malang,” ujar Wahyu.
Ia meminta capaian tersebut tidak membuat jajaran Pemkot Malang berhenti berinovasi. Sebaliknya, penghargaan itu harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat industri halal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Wahyu menegaskan, seluruh program dan capaian pemerintah pada akhirnya harus bermuara pada satu tujuan, yakni menghadirkan pemerintahan yang benar-benar hadir dan bekerja untuk kepentingan masyarakat.
“Mari terus bergerak bersama, bekerja dengan hati, menjaga integritas, dan memastikan setiap program yang kita jalankan memberikan manfaat nyata bagi warga,” pungkas Wahyu.
