JAKARTA, Sudutkota.id – Proses pergantian Wakil Presiden RI memasuki babak baru setelah Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka, Kamis (12/11/2026). MPR kini mulai menyiapkan tahapan konstitusional untuk menentukan pengganti Gibran.
Penyerahan surat tersebut berlangsung di Gedung DPR/MPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Usai menerima dokumen itu, Muzani menyampaikan bahwa Gibran meminta pimpinan MPR segera menindaklanjuti pengunduran dirinya.
“Mas Gibran meminta agar MPR segera memproses surat tersebut, dan hari ini Pimpinan Majelis akan mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut, sehingga MPR akan mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti para pimpinan fraksi MPR untuk tentukan langkah-langkah berikutnya,” tutur Muzani kepada wartawan.
Sebagai langkah awal, pimpinan MPR akan menggelar rapat pimpinan untuk membahas tindak lanjut surat tersebut. Setelah itu, MPR berencana mengadakan rapat gabungan bersama para pimpinan fraksi guna merumuskan tahapan berikutnya dalam proses pergantian Wakil Presiden.
Muzani menjelaskan, konstitusi memberikan batas waktu paling lama 60 hari bagi MPR untuk menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden definitif setelah terjadi kekosongan jabatan. Proses tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pemerintahan sesuai ketentuan ketatanegaraan.
“Kita, menurut konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan wakil presiden definitif pengganti Mas Gibran,” ujarnya.
Ia menambahkan, MPR akan menggunakan tenggat waktu tersebut untuk mempersiapkan seluruh tahapan yang diperlukan. Muzani juga berharap proses pergantian jabatan dapat berlangsung tertib dan menjadi bagian dari praktik demokrasi serta ketatanegaraan Indonesia.
“Sejak sekarang MPR punya waktu 60 hari untuk siapkan proses tersebut. Saya kira ini hal-hal yang ingin saya sampaikan. Kami mohon doa seluruh rakyat Indonesia agar proses demokrasi hari ini berjalan dengan baik dan peristiwa hari ini menjadi praktik ketatanegaraan kita,” tandasnya.
