JAKARTA, Sudutkota.id – Pemerataan teknologi pendidikan masih menyisakan persoalan, terutama bagi madrasah yang dinilai belum memperoleh dukungan fasilitas pembelajaran digital setara dengan sekolah umum.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah memastikan transformasi pendidikan berjalan dengan prinsip keadilan agar tidak ada peserta didik yang tertinggal.
Persoalan tersebut disampaikan Hetifah usai mengikuti diskusi DPR NOW 2026 di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Menurutnya, kebijakan pendidikan tidak cukup hanya mengejar peningkatan kualitas, tetapi juga harus menjamin pemerataan kesempatan bagi seluruh peserta didik.
“Selain integritas yang lebih tinggi dan pemerintahan yang lebih responsif, kita juga diharapkan menghadirkan kebijakan yang mendorong keadilan atau fairness,” ujar Hetifah.
Ia menjelaskan, ketimpangan pendidikan masih terlihat dalam sejumlah aspek, mulai dari perbedaan fasilitas sekolah negeri dan swasta, kondisi wilayah perkotaan dan daerah terpencil, hingga kesenjangan antara pendidikan umum dan keagamaan. Situasi tersebut perlu mendapat perhatian agar latar belakang lembaga pendidikan tidak menentukan kualitas layanan yang diterima siswa.
Salah satu contoh yang disorotinya ialah ketersediaan papan interaktif digital sebagai sarana pembelajaran. Hetifah menilai, fasilitas tersebut belum menjangkau madrasah secara memadai, sementara sejumlah sekolah umum, baik negeri maupun swasta, telah memperoleh dukungan teknologi serupa.
“Misalnya, belum ada madrasah yang memiliki papan interaktif digital. Sementara sekolah negeri maupun sekolah swasta umum sekarang minimal sudah memiliki beberapa papan interaktif digital. Perlakuannya menjadi sangat berbeda,” ungkapnya.
Menurut Hetifah, kesenjangan itu harus menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan transformasi digital pendidikan. Pemerintah perlu memperluas dukungan infrastruktur dan sarana pembelajaran ke madrasah agar perkembangan teknologi tidak justru memperlebar jarak kualitas pendidikan antarlembaga.
Ia juga menegaskan DPR RI perlu mengambil peran melalui fungsi pengawasan dan perumusan kebijakan. “Ini yang menurut saya harus direspons juga oleh DPR,” pungkas Hetifah.
