JAKARTA, Sudutkota.id – Penguatan komunikasi publik DPR RI tidak cukup berhenti pada penyampaian informasi mengenai kinerja lembaga. Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengingatkan pentingnya membuka ruang bagi kelompok masyarakat yang selama ini kesulitan menyampaikan aspirasi.
Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Forum DPR NOW 2026 di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Forum yang melibatkan pimpinan media, akademisi, dan mahasiswa itu menjadi ruang evaluasi strategi komunikasi parlemen.
Hetifah menilai, pandangan kritis peserta forum dapat menjadi bahan pembenahan, terutama dalam membangun komunikasi dengan generasi muda.
“Hari ini acara DPR NOW berjalan sangat produktif. Dihadiri oleh pimpinan redaksi, beberapa media, dan juga para mahasiswa yang sangat luar biasa, kritis, serta konstruktif kepada DPR, khususnya dalam cara kita berkomunikasi dengan generasi muda,” ujar Hetifah.
Ia mengatakan, DPR perlu lebih banyak mendengar kebutuhan masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan dapat menjawab persoalan publik. Masukan dari berbagai kelompok juga diperlukan untuk mengevaluasi cara lembaga menjalankan komunikasi kelembagaan.
“Kami mendapatkan banyak pembelajaran dan bahan-bahan untuk refleksi serta perbaikan. Sesungguhnya DPR diharapkan bisa lebih banyak mendengar apa kebutuhan masyarakat dan kebijakan-kebijakan apa yang dapat dibuat sebagai bentuk respons terhadap persoalan dan keluhan mereka,” jelasnya.
Hetifah mengakui, informasi mengenai berbagai program dan kinerja DPR belum sepenuhnya menjangkau masyarakat. Generasi muda dan kelompok kelas menengah, menurutnya, masih menjadi bagian dari sasaran komunikasi yang perlu diperhatikan.
“Tentu saja apa yang sudah dilakukan DPR juga sudah banyak. Hanya mungkin belum seluruhnya bisa tersampaikan dan terkomunikasikan, khususnya kepada generasi muda dan kelas menengah,” katanya.
Namun, jangkauan komunikasi parlemen juga perlu melampaui kelompok yang selama ini mudah mengakses informasi. Hetifah menyoroti masyarakat yang belum memiliki ruang memadai untuk menyampaikan kepentingannya, termasuk kelompok marginal, lansia, penyandang disabilitas, dan warga di wilayah pedalaman.
“Yang tidak kalah penting adalah kelompok-kelompok yang selama ini cenderung voiceless. Mereka juga perlu disentuh, seperti kelompok marginal, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah pedalaman, maupun mereka yang tidak mudah mendapatkan akses untuk bersuara dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan DPR,” pungkasnya.
