JAKARTA, Sudutkota.id – Presiden Prabowo Subianto memasang target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027 melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Pemerintah menyiapkan belanja negara Rp4.097,2 Triliun, naik sekitar Rp254,5 Triliun dibandingkan APBN 2026 yang sebesar Rp3.842,7 Triliun.
Target tersebut menunjukkan pemerintah masih memilih kebijakan fiskal ekspansif untuk mengerek pertumbuhan. Namun, kenaikan belanja juga membawa pekerjaan rumah besar, memastikan tambahan anggaran benar-benar berubah menjadi aktivitas ekonomi, lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan, bukan sekadar memperbesar postur APBN.
Dalam pidato kenegaraan di Gedung Nusantara, Jakarta, Jum’at (14/8/2026). Prabowo mengatakan RAPBN 2027 dirancang secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.
“Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara harus bekerja sinergis dan makin solid,” kata Prabowo.
Ia menyebut transformasi ekonomi menuju aktivitas bernilai tambah tinggi harus diperkuat. Program unggulan pemerintah juga diminta berjalan efektif, sementara perlindungan sosial, pemberdayaan UMKM, serta dukungan bagi petani, nelayan, guru, dan pekerja rentan diperbesar.
Persoalannya, ekspansi anggaran tidak otomatis menjamin kualitas pertumbuhan. Pemerintah harus membuktikan bahwa belanja yang meningkat mampu menghasilkan produktivitas dan memperbaiki daya beli masyarakat.
RAPBN 2027 menetapkan pendapatan negara sebesar Rp3.426 Triliun. Sementara pembiayaan dirancang Rp671,2 Triliun dengan defisit anggaran 2,40 persen terhadap produk domestik bruto.
Di sisi makroekonomi, pemerintah menargetkan pertumbuhan 6 persen, inflasi 2,5 persen, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,9 persen, dan nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
Target rupiah tersebut menjadi salah satu asumsi yang patut dicermati. Pelemahan nilai tukar dapat meningkatkan tekanan terhadap biaya impor, pembayaran kewajiban valas, serta harga sejumlah barang dan bahan baku. Karena itu, target pertumbuhan 6 persen tidak cukup hanya ditopang oleh belanja pemerintah.
Pemerintah juga memasang target sosial yang cukup agresif. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6-6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,3-4,87 persen, dan rasio gini membaik ke level 0,362-0,367.
Prabowo mengatakan target tersebut akan dijaga melalui reformasi fiskal, optimalisasi pendapatan negara, penutupan kebocoran penerimaan, efisiensi belanja, perlindungan sosial yang tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan.
Delapan program kerja prioritas nasional menjadi tulang punggung RAPBN 2027, yakni kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, serta ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.
Agenda tersebut akan ditopang penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.
Namun, semakin banyak prioritas juga berarti semakin besar kebutuhan untuk memastikan tidak terjadi penyebaran anggaran yang terlalu tipis. Pemerintah perlu menentukan program yang benar-benar memiliki dampak ekonomi dan sosial paling besar, sekaligus mengukur hasilnya secara terbuka.
Prabowo sendiri menekankan pentingnya kualitas data dalam menentukan arah kebijakan fiskal. Menurut dia, angka-angka APBN dan indikator makroekonomi sangat bergantung pada kualitas data yang dikumpulkan Badan Pusat Statistik.
“Angka-angka APBN kita sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi kita. Angka-angka makroekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita,” ujarnya.
Karena itu, Prabowo mengajak masyarakat berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026. Ia meminta masyarakat mengisi data secara jujur agar pemerintah memiliki basis informasi yang lebih akurat dalam menyusun kebijakan dan anggaran.
Di titik ini, RAPBN 2027 bukan sekadar persoalan seberapa besar negara membelanjakan uang. Tantangan utamanya adalah apakah setiap rupiah yang dikeluarkan mampu menghasilkan pertumbuhan yang lebih berkualitas dan manfaat yang benar-benar terasa di tingkat masyarakat.
Target pertumbuhan 6 persen akan menjadi ujian bagi pemerintah. Jika pertumbuhan hanya ditopang ekspansi belanja tanpa peningkatan produktivitas, penciptaan pekerjaan berkualitas, dan penguatan daya beli, angka pertumbuhan berisiko berhenti sebagai statistik makro yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi rumah tangga.
