SURABAYA, Sudutkota.id – Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, mendukung langkah pemerintah bersama DPR RI yang mulai mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembebasan biaya pendidikan jenjang SD-SMP atau MI-MTs dalam Rancangan APBN Tahun Anggaran 2027.
Menurutnya, kebijakan sekolah gratis harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan guru agar tujuan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dapat tercapai.
“Saya pikir apa yang sedang diinisiasi DPR RI melalui tindak lanjut putusan MK ini merupakan langkah progresif yang patut kita apresiasi. Pendidikan gratis adalah wujud komitmen negara untuk melahirkan generasi bangsa yang berkualitas,” ujar Puguh, Senin (6/7/2026).
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Timur itu mengatakan persoalan pendidikan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan biaya sekolah, tetapi juga kesenjangan akses dan kualitas pendidikan antara sekolah negeri dan swasta maupun wilayah perkotaan dan daerah.
Karena itu, ia menilai kebijakan sekolah gratis harus diterapkan tanpa membedakan status sekolah agar seluruh anak memperoleh hak pendidikan yang sama.
“Kalau pendidikan benar-benar gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta, ini akan menjadi salah satu bentuk komitmen negara dalam memperluas akses pendidikan dan mengurangi kesenjangan kualitas yang selama ini masih terjadi,” katanya.
Puguh juga menekankan bahwa keberhasilan program sekolah gratis sangat bergantung pada pengelolaan anggaran pendidikan. Menurutnya, alokasi dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBN harus difokuskan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.
“Mandatory spending pendidikan seharusnya fokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sekolah tidak perlu bayar, buku-buku disediakan, fasilitas belajar dipenuhi, dan guru-guru juga harus mendapatkan kesejahteraan yang layak,” tegasnya.
Ia menambahkan, guru merupakan ujung tombak dalam mencetak sumber daya manusia unggul. Oleh sebab itu, peningkatan kesejahteraan guru harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi kebijakan sekolah gratis.
“Kalau guru sejahtera, fasilitas pendidikan memadai, dan seluruh anak bisa mengakses pendidikan tanpa terkendala biaya, saya yakin cita-cita melahirkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul akan lebih mudah terwujud,” ujarnya.
Meski demikian, Puguh mengingatkan pemerintah perlu menyiapkan skema pembiayaan secara matang. Menurutnya, program sekolah gratis memerlukan penataan serta refocusing anggaran agar dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa mengganggu sektor pembangunan lainnya.
“Ini membutuhkan arah kebijakan anggaran yang tepat. Pemerintah harus mampu menata prioritas belanja sehingga program sekolah gratis bisa terlaksana dengan baik tanpa mengorbankan kebutuhan sektor lain,” pungkasnya.
