KOTA MALANG, Sudutkota.id – Pidato Presiden RI dalam momentum peringatan kemerdekaan menjadi perhatian DPRD Kota Malang. Pesan tentang ketahanan pangan, penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dinilai tidak cukup hanya disampaikan dalam pidato, tetapi harus diterjemahkan menjadi kebijakan konkret yang benar-benar dirasakan warga.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan, momentum kemerdekaan seharusnya menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk melihat kembali berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat.
“Beberapa permasalahan mulai dari pendidikan, kesehatan, pelayanan terhadap masyarakat, dan terkhusus juga tentang perekonomian,” ujar Amithya, Jumat (14/8/2026).
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut telah terdengar dan menjadi perhatian DPRD dalam enam bulan terakhir. Karena itu, DPRD berharap persoalan tersebut tidak sekadar menjadi bahan pembahasan, tetapi dapat diselesaikan secara bertahap selama masa jabatan mereka.
“Kami berharap bisa menyelesaikan hal-hal tersebut selama beberapa waktu masa jabatan kami, dan kemudian bisa menjadikan Kota Malang ini bisa lebih baik dan masyarakat merasakan dampaknya,” tegasnya.
Amithya menilai keberhasilan pembangunan harus dilihat dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Pemerintah tidak cukup hanya menjalankan program dan menyelesaikan administrasi, sementara persoalan di lapangan belum sepenuhnya teratasi.
Karena itu, ia menekankan pentingnya pemerintah dan DPRD turun langsung ke masyarakat. Menurutnya, cara tersebut diperlukan agar kebijakan yang dibuat benar-benar berdasarkan kondisi riil, bukan semata-mata berdasarkan laporan.
“Saya kira teman-teman sudah beberapa waktu ini kita bisa melihat di beberapa media bahwa teman-teman sudah turun ke lapangan, baik itu melalui sidak, melalui reses, dan lain sebagainya,” kata Amithya.
Ia juga menyebut pertemuan dengan masyarakat tidak selalu harus dilakukan melalui agenda resmi. Dalam berbagai kesempatan, masyarakat dapat menyampaikan langsung persoalan yang mereka hadapi.
“Untuk bisa kita lebih memahami masyarakat, permasalahan itu memang betul seperti apa yang dikatakan Pak Presiden bahwa kita harus turun ke bawah,” ujarnya.
Menurut Amithya, turun ke lapangan penting untuk memastikan apakah kebijakan pemerintah sudah berjalan sesuai sasaran.
“Apakah memang kebijakan kita sudah sesuai pelaksanaannya, baik sasarannya,” imbuhnya.
Sorotan berikutnya menyangkut target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mencapai 6 persen. Amitya menyatakan optimistis target tersebut masih dapat dikejar, dengan melihat pertumbuhan ekonomi yang telah mencapai 5,61 persen pada tiga triwulan pertama.
“Iya, 5,61. Kami berharap tidak ada kondisi atau faktor-faktor lain yang kemudian menghantam, sehingga masih bisa mulus sesuai dengan prediksi beliau bisa mencapai 6 persen,” jelasnya.
Namun, Amithya memberikan catatan penting. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dibaca dari angka statistik. Pemerintah juga harus melihat apakah masyarakat benar-benar merasakan dampaknya.
Salah satu indikator yang dianggap penting adalah daya beli masyarakat. Ketika daya beli terjaga, program pemerintah berjalan efektif, dan manfaat pembangunan dirasakan warga, maka pertumbuhan ekonomi memiliki arti yang lebih nyata.
“Pastinya nanti kita juga bisa melihat misalkan dari daya beli masyarakat, kemudian seberapa baik program-program kita juga kemudian bisa dirasakan masyarakat. Yang paling penting sih daya beli,” tegasnya.
Amithya memastikan DPRD Kota Malang akan tetap memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Namun, dukungan tersebut harus diarahkan pada upaya menyelesaikan persoalan masyarakat.
“Kami bisa fasilitasi di pemerintahan daerah, artinya mendukung secara struktural. Karena kewenangan itu ada levelnya, tapi kami berharap nanti kami bisa mendukung sesuai dengan kewenangan kami,” ungkapnya.
Dengan demikian, pesan kemerdekaan yang menekankan ketahanan pangan, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dituntut tidak berhenti pada seremoni maupun pidato. Tantangan sebenarnya adalah memastikan seluruh pesan tersebut berubah menjadi kebijakan yang terukur, tepat sasaran dan terasa langsung oleh masyarakat Kota Malang.
Bagi DPRD, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya seberapa banyak program dibuat atau seberapa tinggi angka pertumbuhan ekonomi dicapai. Lebih jauh, masyarakat harus menjadi pihak pertama yang merasakan hasilnya melalui daya beli yang kuat, pelayanan publik yang lebih baik serta akses pendidikan dan kesehatan yang semakin berkualitas.
