Sudutkota.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mulai memperkuat keterlibatan dunia akademik dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
Langkah itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama Universitas Brawijaya (UB), Universitas Islam Malang (UNISMA), dan Universitas Ma Chung di Ruang Rapat Balai Kota Malang, Rabu (5/8/2026).
Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Malang mengintegrasikan kekuatan perguruan tinggi ke dalam penyelesaian berbagai persoalan perkotaan, mulai dari pendidikan, kesehatan, riset, hingga perumusan kebijakan berbasis kajian ilmiah.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menegaskan kerja sama tersebut bukan sekadar seremoni penandatanganan dokumen, melainkan pintu masuk bagi kolaborasi yang lebih konkret melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) dan fakultas di masing-masing perguruan tinggi.
“Ini merupakan tindak lanjut dari program unggulan Dasa Bakti, khususnya Ngalam Pintar, sekaligus implementasi arahan Presiden agar pemerintah daerah memperkuat kemitraan dengan perguruan tinggi. Setelah MoU ini, akan dilanjutkan dengan PKS yang lebih teknis,” ujar Wahyu.
Menurutnya, keterlibatan kampus menjadi penting karena Kota Malang memiliki karakter sebagai kota pendidikan dengan hampir 60 perguruan tinggi negeri maupun swasta. Bahkan, jumlah mahasiswa yang keluar-masuk Kota Malang dinilai hampir sebanding dengan jumlah penduduk tetap, sehingga keberadaan mereka tidak bisa dipisahkan dari arah pembangunan daerah.
“Kampus harus menjadi bagian dari solusi. Kami ingin setiap kebijakan pembangunan tidak hanya lahir dari birokrasi, tetapi juga mendapatkan masukan akademis yang objektif,” katanya.
Wahyu menjelaskan ruang lingkup kerja sama nantinya akan disesuaikan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJMD, RPJP dan RKPD, sekaligus mengakomodasi program yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi.
Ia menyebut setiap fakultas memiliki kompetensi berbeda yang dapat disinergikan dengan kebutuhan Pemerintah Kota Malang.
“Programnya banyak. Nanti kita duduk bersama, mencocokkan kebutuhan pemerintah dengan potensi yang dimiliki perguruan tinggi. Tidak semua program sama, sehingga kolaborasinya juga disesuaikan dengan bidang keahlian masing-masing,” jelasnya.
Selain mendukung penyusunan kebijakan, kerja sama tersebut juga diharapkan mampu membantu pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan perkotaan melalui kajian ilmiah, penelitian, hingga rekomendasi akademik.
Wahyu mencontohkan keberhasilan kolaborasi serupa dalam Forum Lalu Lintas Kota Malang yang melibatkan akademisi untuk memberikan analisis dan rekomendasi terhadap persoalan transportasi.
“Ke depan, kalau ada persoalan strategis, kami ingin kampus ikut memberikan kajian, memberikan advice akademis sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran,” imbuhnya.
Masa berlaku nota kesepahaman tersebut ditetapkan selama lima tahun. Namun demikian, implementasi program akan dilakukan secara bertahap melalui PKS yang memuat rincian kegiatan, pembagian tugas, serta target yang akan dicapai.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana, mengungkapkan salah satu bentuk implementasi tercepat dari kerja sama tersebut adalah dengan Fakultas Keguruan dan Fakultas Psikologi UNISMA.
Menurutnya, seluruh SD dan SMP negeri di Kota Malang akan menjadi lokasi praktik lapangan mahasiswa melalui program Mahasiswa Mengajar.
“Semua sekolah kami siap menjadi tempat magang mahasiswa. Selain praktik mengajar, mereka juga akan melakukan penelitian yang bermanfaat bagi sekolah,” kata Suwarjana.
Tak hanya itu, kerja sama juga mencakup layanan psikotes bagi peserta didik yang akan dilakukan oleh Fakultas Psikologi UNISMA.
Program tersebut diarahkan untuk membantu pemetaan bakat, minat, hingga arah pendidikan siswa, terutama bagi peserta didik kelas VI SD dan kelas IX SMP yang akan memasuki jenjang pendidikan berikutnya.
“Psikotes ini akan membantu sekolah dan orang tua mengetahui potensi anak. Pelaksanaannya dilakukan oleh Fakultas Psikologi sehingga sekolah tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan,” jelasnya.
Ia menambahkan jumlah mahasiswa yang akan diterjunkan menyesuaikan kebutuhan kampus. Dinas Pendidikan membuka peluang seluas-luasnya karena seluruh sekolah siap menjadi mitra pelaksanaan program.
