Sudutkota.id – Persoalan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Malang kembali menjadi sorotan. Di tengah besarnya anggaran pendidikan yang mencapai sekitar Rp1,5 Triliun, ratusan bangunan sekolah masih dalam kondisi rusak dan membutuhkan rehabilitasi segera.
Anggota DPRD Kabupaten Malang, Zulham Achmad Mubarok, menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya penataan ulang skala prioritas penggunaan anggaran agar pembangunan sarana pendidikan mendapat perhatian lebih besar.
Hal itu disampaikan Zulham kepada Sudutkota.id, Minggu (26/7/2026), menanggapi masih ditemukannya sekolah dengan kondisi bangunan memprihatinkan, termasuk SDN Klepu 1 yang sempat viral karena ruang kelasnya mengalami kerusakan.
Menurut Zulham, dari total APBD Kabupaten Malang sekitar Rp4,3 Triliun, alokasi untuk sektor pendidikan mencapai kurang lebih Rp1,5 Triliun. Namun, sebagian besar anggaran tersebut terserap untuk belanja rutin seperti gaji ASN, PPPK, tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, operasional pendidikan, serta berbagai program wajib lainnya.
“Kalau dilihat dari nilainya, anggaran pendidikan sebenarnya besar. Persoalannya, ruang fiskal untuk pembangunan fisik sekolah menjadi terbatas karena sebagian besar anggaran digunakan untuk belanja rutin,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dipaparkannya, kondisi kerusakan sekolah di Kabupaten Malang masih sangat memprihatinkan. Tercatat terdapat 851 bangunan sekolah yang mengalami kerusakan, terdiri atas 583 bangunan rusak berat dan 268 bangunan rusak sedang maupun ringan.
Data tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan anggaran rehabilitasi agar seluruh siswa dapat belajar di lingkungan yang aman dan layak.
“Ratusan bangunan sekolah itu harus menjadi perhatian bersama. Jangan sampai anak-anak belajar di ruang kelas yang membahayakan keselamatan mereka,” tegas Zulham.
Dalam kesempatan itu, Zulham juga menyoroti besarnya kebutuhan anggaran pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan data yang dihimpunnya, Kabupaten Malang diproyeksikan memiliki 258 unit SPPG.
Apabila pembangunan setiap unit SPPG membutuhkan anggaran sekitar Rp2 Miliar, maka total kebutuhan investasi untuk program tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp500 Miliar.
Menurut Zulham, pemerintah daerah tentu mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sebagai program strategis nasional. Namun, ia berharap pemerintah pusat juga memperhatikan kemampuan fiskal daerah yang secara bersamaan masih dibebani kebutuhan rehabilitasi ratusan sekolah.
“Kalau seluruh kebutuhan itu dibebankan kepada pemerintah daerah, tentu sangat berat. APBD kita juga memiliki keterbatasan karena sebagian besar sudah digunakan untuk belanja wajib,” katanya.
Ia menegaskan, persoalan tersebut bukan hanya dialami Kabupaten Malang, tetapi juga menjadi tantangan banyak daerah di Indonesia yang harus menyeimbangkan pelaksanaan program nasional dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya sektor pendidikan.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Zulham memastikan pemerintah daerah telah mulai menyiapkan langkah rehabilitasi terhadap sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan paling parah.
Salah satunya adalah SDN Klepu 1, yang sebelumnya menjadi perhatian publik karena kondisi bangunannya dinilai membahayakan. Menurutnya, sekolah tersebut telah dipastikan masuk dalam program rehabilitasi yang dianggarkan pada APBD Tahun 2026, sehingga proses pembangunan dapat segera dilaksanakan sesuai tahapan yang telah disusun pemerintah daerah.
“Insyaallah SDN Klepu 1 sudah masuk dalam anggaran perbaikan tahun 2026. Kami di DPRD akan terus mengawal agar program tersebut benar-benar terealisasi,” ujarnya.
Di akhir keterangannya, Zulham mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kualitas pendidikan di Kabupaten Malang. Ia juga berharap pemerintah pusat dapat memberikan ruang fiskal yang lebih longgar bagi daerah, sehingga pelaksanaan Program MBG dapat berjalan beriringan dengan percepatan rehabilitasi sekolah.
“Kami mendukung Program Makan Bergizi Gratis. Namun, pemerintah pusat juga perlu memperhatikan kondisi sekolah-sekolah yang masih rusak. Anak-anak Indonesia tidak hanya membutuhkan makanan bergizi, tetapi juga ruang belajar yang aman, nyaman, dan layak. Harapan kami, beban pembiayaan program MBG dapat diatur seefisien mungkin agar kebutuhan pembangunan sekolah juga memperoleh perhatian yang memadai,” pungkasnya.
