Sudutkota.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memperkuat komitmen membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur untuk mengoptimalkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Penguatan sistem pengendalian dinilai menjadi fondasi penting agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah tidak hanya terserap, tetapi juga tepat sasaran, efektif, serta mampu mencegah potensi penyimpangan sejak dini.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Sosialisasi Penyelenggaraan SPIP yang digelar di Savana Hotel & Convention Malang, Senin (6/7/2026), dan diikuti seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, serta pejabat di lingkungan Pemkot Malang.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menegaskan, penerapan SPIP tidak boleh dipahami hanya sebagai kewajiban administratif ataupun sekadar mengejar penilaian. Menurutnya, sistem pengendalian intern harus menjadi budaya kerja di setiap perangkat daerah agar seluruh program pembangunan berjalan efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Karena sekarang sudah mulai, kita juga akan melakukan pendampingan. Pendampingan ini akan kita lanjutkan mulai tanggal 8. Berbagai masukan yang sudah disampaikan hari ini akan menjadi bahan evaluasi agar implementasi SPIP di seluruh perangkat daerah berjalan lebih optimal,” ujar Wahyu.
Ia meminta seluruh OPD mampu mengidentifikasi berbagai risiko sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program. Baginya, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari tingginya serapan anggaran, tetapi juga dari kemampuan mengendalikan risiko, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Seluruh perangkat daerah harus memanfaatkan pendampingan ini secara maksimal. SPIP harus menjadi instrumen untuk memperkuat integritas birokrasi sekaligus meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Hasoloan Manalu, menegaskan bahwa SPIP merupakan fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel.
Ia menilai paradigma keberhasilan pembangunan daerah harus berubah, tidak lagi sekadar mengejar tingginya realisasi anggaran, melainkan memastikan sistem pengendalian mampu mencegah kesalahan, memitigasi risiko, dan menjamin seluruh program berjalan sesuai tujuan.
“SPIP harus menjadi budaya kerja di seluruh perangkat daerah. Jangan dipandang sebagai dokumen yang disiapkan ketika ada pemeriksaan atau penilaian. Pengendalian intern harus hidup dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program,” kata Hasoloan.
Menurutnya, melalui penerapan manajemen risiko yang baik, pemerintah daerah dapat mendeteksi potensi persoalan sejak dini sebelum berkembang menjadi pelanggaran.
Sistem pengendalian yang kuat juga akan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program pembangunan.
Hasoloan menambahkan, BPKP Jawa Timur akan terus memberikan pendampingan kepada Pemerintah Kota Malang agar implementasi SPIP tidak berhenti pada tataran administrasi, tetapi benar-benar menjadi sistem kerja di seluruh organisasi perangkat daerah.
“Pada akhirnya, tujuan utama SPIP bukan hanya mencegah penyimpangan, tetapi memastikan seluruh program pemerintah berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan hasil nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
