Sudutkota.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Arifatul Choiri Fauzi meluncurkan Pendampingan dan Layanan Terintegrasi bagi Keluarga Aparatur Sipil Negara (PELITA ASN) pada peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) Ke-33 di Graha Menur RSD Prof. dr. Moeljono Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Senin (29/6/2026).
Program tersebut dihadirkan sebagai upaya memperkuat ketahanan keluarga aparatur sipil negara (ASN) melalui layanan pendampingan, konsultasi, dan penanganan persoalan keluarga secara terintegrasi.
Khofifah mengatakan, ASN tidak hanya dituntut profesional dalam menjalankan tugas pemerintahan, tetapi juga perlu memiliki keluarga yang sehat, harmonis, dan berkualitas sebagai fondasi pelayanan publik.
“Pada peringatan Harganas ini kita juga meluncurkan PELITA ASN. Bagaimana pendampingan dan pelayanan secara terintegrasi bagi ASN terutama yang terkait dengan ketahanan keluarga,” ujarnya.
Menurut Khofifah, program tersebut menjadi langkah preventif untuk menyediakan ruang konsultasi bagi ASN agar berbagai persoalan keluarga dapat diselesaikan sejak dini sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar, termasuk perceraian.
Ia mengungkapkan masih tingginya angka perceraian di kalangan ASN menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Karena itu, PELITA ASN diharapkan mampu menghadirkan solusi melalui layanan konsultasi yang lebih komprehensif.
Selain peluncuran program, dilakukan pula penandatanganan persetujuan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Perwakilan Jawa Timur. Kerja sama tersebut bertujuan memperkuat pelaksanaan layanan pendampingan keluarga ASN melalui edukasi, konsultasi, hingga penyelesaian persoalan keluarga secara terpadu.
Pada kesempatan yang sama, Khofifah juga menyerahkan Penilaian Kinerja Pencegahan Perkawinan Anak (PPA Award) Provinsi Jawa Timur 2026 kepada sejumlah kabupaten dan kota yang dinilai berhasil melakukan inovasi dalam upaya pencegahan perkawinan anak.
“Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen daerah dalam melindungi hak-hak anak. Kami berharap praktik-praktik baik ini dapat direplikasi di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur,” katanya.
Sementara itu, Menteri PPPA RI Arifatul Choiri Fauzi mengapresiasi berbagai inovasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk penyelenggaraan PPA Award yang dinilai menjadi terobosan dalam perlindungan anak.
“Ada penghargaan PPA Award, ini juga baru ada di Jawa Timur. Jawa Timur sering mendapatkan perhatian dan penghargaan karena inovasi dan kreativitasnya sangat luar biasa,” ujarnya.
Pada PPA Award 2026, Pemerintah Kota Malang meraih Juara I, disusul Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebagai Juara II dan Pemerintah Kota Probolinggo sebagai Juara III. Penghargaan Inovasi Terbaik diberikan kepada Pemerintah Kota Surabaya, Penghargaan Kelembagaan Terbaik diraih Pemerintah Kabupaten Lamongan, sedangkan Penghargaan Koordinasi Lintas Sektor Terbaik diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Ngawi.
