Sudutkota.id – Tradisi wisuda siswa SD dan SMP yang digelar secara mewah di hotel-hotel berbintang mendapat kritik keras dari Bupati LIRA Malang, Wiwid Tuhu Prasetyo.
Menurutnya, fenomena tersebut mulai melenceng dari esensi pendidikan dan justru berpotensi menimbulkan tekanan sosial bagi siswa maupun wali murid.
Wiwid yang juga pemerhati kebijakan publik serta pimpinan Asmojodipati Law Office menilai, wisuda untuk tingkat SD dan SMP saat ini seolah menjadi kewajiban yang harus diikuti seluruh siswa, meski tidak semua orang tua memiliki kemampuan ekonomi yang sama.
“Wisuda SD-SMP sekarang ini seperti dipaksakan menjadi kebutuhan primer. Ketika ada siswa yang tidak ikut, anaknya dipanggil, orang tuanya dipanggil. Bahkan muncul pertanyaan-pertanyaan yang secara psikologis bisa menekan anak,” ujar Wiwid, Jumat (22/5/2026).
Ia mencontohkan adanya narasi yang dinilai mengarah pada intimidasi terselubung, seperti mempertanyakan loyalitas siswa terhadap sekolah hanya karena tidak mengikuti kegiatan wisuda.
“Misalnya ditanya, ‘Apa tidak ingin sekolah ini maju?’ atau ‘Apa tidak ingin meninggalkan kesan baik saat lulus?’ Padahal semua itu ujung-ujungnya biaya. Ini yang menurut saya berbahaya karena membuat anak menjadi tidak percaya diri,” tegasnya.
Menurut Wiwid, kegiatan wisuda yang dibalut kemewahan di hotel justru lebih menyerupai ajang gengsi ketimbang momentum pendidikan. Ia menyebut, pada jenjang SD dan SMP belum ada capaian akademik khusus yang harus dirayakan layaknya wisuda perguruan tinggi.
“Wisuda itu punya makna akademik. Ada gelar baru, ada kompetensi baru. Kalau SD dan SMP kan belum sampai ke situ. Cukup perpisahan sederhana antara guru dan murid di sekolah,” katanya.
Bupati LIRA Malang itu juga menyoroti munculnya budaya seremonial berlebihan di lingkungan pendidikan yang dinilai semakin jauh dari semangat kesederhanaan dan empati terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
“Jangan sampai sekolah menjadi panggung prestise. Pendidikan harusnya membangun karakter dan kualitas anak, bukan malah membangun budaya pamer,” ujarnya.
Dirinya pun meminta pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan Kota Malang segera mengambil langkah tegas dengan membuat aturan pembatasan bahkan pelarangan wisuda berbayar di tingkat SD dan SMP.
“Kalau perlu dilarang, terutama yang digelar mewah di hotel dan membebani wali murid. Jangan sampai pendidikan justru menciptakan tekanan sosial baru di lingkungan sekolah,” pungkasnya.
