JAKARTA, Sudutkota.id – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan kembali menunjukkan pola lama, api meluas, kabut asap mengganggu warga, sekolah terdampak, sementara pemerintah didesak bergerak lebih agresif setelah kondisi memburuk.
Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan mempertanyakan mengapa mitigasi tidak dilakukan lebih serius sejak potensi Karhutla mulai terdeteksi.
Daniel menilai kondisi di lapangan sudah melampaui persoalan kebakaran biasa. Kabut asap telah mengganggu aktivitas masyarakat, menurunkan kualitas udara dan jarak pandang, hingga berdampak pada kegiatan pendidikan serta transportasi.
“Kalimantan sudah seperti setengah ‘neraka’ sekarang karena Karhutla yang semakin parah. Pemerintah perlu menetapkan status Karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional karena dampaknya sangat signifikan,” kata Daniel dalam keterangan persnya, Jumat (21/8/2026).
Data BNPB mencatat titik panas di Kalimantan telah tersebar dalam jumlah besar. Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan hotspot terbanyak, yakni 767 titik, disusul Kalimantan Barat 560 titik, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74 titik, serta Kalimantan Utara tiga titik.
Bagi Daniel, angka tersebut tidak boleh berhenti sebagai statistik. Setiap titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi harus segera diverifikasi dan ditindaklanjuti sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih sulit dikendalikan.
“Ketika titik panas sudah terkonsentrasi dalam jumlah besar di Kalimantan, setiap hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi harus segera diterjemahkan menjadi daftar lokasi prioritas yang wajib diverifikasi dan ditangani di lapangan dalam hitungan jam,” tegasnya.
Dampaknya mulai dirasakan langsung masyarakat. Daniel menyoroti aktivitas sekolah di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak yang terganggu akibat kualitas udara memburuk. Kabut asap juga dilaporkan menurunkan jarak pandang secara drastis di sejumlah wilayah, sehingga berpotensi mengganggu keselamatan transportasi.
Situasi tersebut, menurut Daniel, memperlihatkan bahwa penanganan Karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar. Pemerintah harus memperkuat pengerahan personel dan peralatan sejak titik api terdeteksi, terutama di kawasan gambut dan lokasi yang berpotensi mengancam fasilitas vital.
Ia mendorong operasi water bombing diperkuat dan tim gabungan Manggala Agni, BPBD, TNI, serta Polri segera difokuskan ke wilayah prioritas. Operasi modifikasi cuaca juga diminta dipercepat dengan melibatkan BNPB, BMKG, dan BRIN selama kondisi atmosfer masih memungkinkan.
Namun, Daniel mempertanyakan kesiapan pemerintah menghadapi Karhutla yang berulang hampir setiap tahun. Menurutnya, pola penanganan yang menunggu kondisi membesar menunjukkan persoalan bukan hanya pada kebakaran, tetapi juga pada mitigasi.
“Saya juga mempertanyakan bagaimana mitigasi yang dilakukan Pemerintah karena Karhutla ini kan bencana yang selalu terjadi setiap tahunnya. Kenapa menunggu sampai besar baru kemudian ditangani secara serius,” tukasnya.
Persoalan sumber daya turut disorot. Daniel mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran Rp290.901.300.000 yang telah dialokasikan untuk operasional pencegahan dan penanggulangan Karhutla. Ia menilai dana tersebut tidak boleh tertahan ketika petugas di lapangan membutuhkan dukungan untuk memadamkan api.
“Anggaran ini sangat mendesak agar upaya pemadaman di lapangan tidak lagi terkendala keterbatasan sumber daya,” pungkas Daniel.
Daniel juga meminta pemerintah mengejar pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran, baik pelaku pembakaran sengaja maupun pihak yang lalai. Menurutnya, pemadaman tanpa penegakan hukum hanya akan membuat persoalan yang sama berulang pada musim berikutnya.
Ia mengapresiasi warga yang ikut membantu memadamkan api, tetapi meminta masyarakat tidak mengambil risiko tanpa perlengkapan keselamatan. Penanganan Karhutla, kata Daniel, harus dilakukan secara terkoordinasi dengan petugas agar upaya membantu tidak justru menimbulkan korban baru.
